Jakarta, INDONEWS.ID – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Panjaitan menghimbau agar Indonesia bersikap cool, alias tenang dan santai terkait pelanggaran perbatasan laut oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Prabowo mengatakan, RRT merupakan sahabat RI, sementara Luhut mengharapkan agar kasus tersebut tidak mengganggu investasi negara RRT.
Pengamat Politik dari President University, Muhammad AS Hikam mengatakan bahwa dalam buku sejarah ditulis bahwa serbuan tentara Kubaikan Khan ke tanah Jawa digagalkan oleh Bupati Tuban, Ronggolawe, yang berasal dari Madura. Pasukan Mongol lintang pukang mengalami kekalahan karena strategi perang sang Adipati yang ciamik!.
“Saya berharap Menko Polhukam, Prof. Mahfud MD yang akan menyelesaikan masalah Natuna tersebut dengan menjunjung martabat RI. Beliau, seperti Adipati Ronggolawe, adalah juga orang Madura dan seorang pakar hukum tatanegara yang handal, berintegritas tinggi, dan tegas,” ujarnya di Jakarta, Minggu (5/1).
Hikam mengatakan, bahwa dirinya yakin bahwa Mahfud MD tidak akan “cemen” seperti diungkapkan oleh dua menteri terlebih dahulu. “Saya kok yakin Prof. MMD gak akan menyikapi pelanggaran teritorial RI dengan alasan-alasan ‘cemen’ seperti takut terganggu investasi, atau takut tak dianggap sahabat oleh RRT sebagaimana tanggapan yang digunakan Luhut dan Prabowo,” ucapnya.
Seperti diketahui, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa Pemerintah RI tidak akan melakukan negosiasi dengan pemerintah China terkait kasus tersebut.
Seperti dikutip CNNIndonesia, Mahfud menyatakan bahwa China tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim perairan Natuana, Kepulauan Riau. Mahfud berkata perairan Natuna bukan bagian dari wilayah perairan China.
"Kalau secara hukum, China tidak punya hak untuk mengklaim itu (perairan Natuna)," ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/1).
Mahfud mengatakan, Indonesia tidak memiliki konflik perairan dengan China. Justru China memiliki konflik perairan dengan negara lain di Asia Tenggara seperti Malaysia, Filipina, Brunai Darussalam, Vietnam, dan Taiwan di Laut China Selatan.
Akan tetapi konflik perairan antara China dengan lima negara itu sudah diselesaikan lewat kesepakatan Southern Chinese Sea (SCS) Tribunal tahun 2016.
"Southern Chinese Sea tribunal itu keputusannya China tidak punya hak atas itu semua. Sudah selesai dan itu konfliknya bukan dengan Indonesia, dengan negara-negara Asia Tenggara yang lain itu tadi yang sudah diputus," ujarnya.
Adapun terkait dengan status perairan Natuna merupakan wilayah Indonesia sebagaimana ketetapan United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi Hukum Laut PBB.
Dalam keputusan pada tahun 1982 itu ditegaskan China tidak punya hak atas perairan Natuna dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
"Nah secara hukum internasional UNCLOS 1982 sudah jelas," ujar Mahfud.
Di sisi lain, Mahfud membenarkan ada upaya diplomasi antarkedua negara terkait dengan polemik batas wilayah perairan tersebut. Akan tetapi upaya diplomasi merupakan upaya tersendiri.
"Kalau Menteri Luar Negeri sudah memanggil dan terus nanti akan melakukan konsultasi-konsultasi lanjutan. Saya kira itu yang penting, kita punya kedaulatan dan hak berdaulat juga yang harus kita jaga," pungkasnya. (Very)