Konflik Megawati VS PJ Memasuki Babak Baru?

Oleh Muhammad AS Hikam

Untuk sementara, konflik kepentingan politik yg berlangsung antara kubu Mega vs kubu Presiden Jokowi (PJ), hasilnya seakan "terefleksi" pada laporan hasil survei2, yaitu unggulnya paslon 02, PS-GR, dibanding kedua paslon 01, AMIN, dan 03, GP-MMD. Oleh sebab itu, munculnya instruksi Mega kepada semua para kader & caleg PDIP agar mereka bekerja keras untuk memenangkan paslon 03 bisa dikatakan sebagai sebuah babak BARU dalam konflik tsb.

Megawati dan PDIP memandang paslon 02, yang notabene merupakan proxy PJ, tak lagi hanya sebagai representasi tingkah seorang petugas partai yg sedang "mbalelo" dan yang akan dengan mudah bisa ditekuknya, tetapi kini sudah merupakan ancaman serius bagi  kelanjutan dominasi partai tsb di DPR dan, terutama, kesinambungan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan di Indonesia!

Instruksi Mega ini bisa dibaca sebagai ikhtiar yang penting dalam rangka mitigasi thd ancaman tsb. Once and for all. Konsekuensinya adalah kubu Mega akan berhadapan langsung dan total dengan kekuatan PJ sebagai pemegang kekuasaan eksekutif yang memiliki dukungan riil baik politik, ekonomi, dan kemampuan efektif penggelaran jejaring aparat di seluruh wilayah negara.

Dengan kata lain, PJ adalah sebagai representasi dari kekuatan "negara" yang akan bertarung dengan Mega dan PDIP sebagai representasi kekuatan "masyarakat politik." 

Sayangnya, pihak yg disebut terakhir itu tak punya cukup dukungan dari anggota masyarakat politik lainnya, dibanding seperti parpol2 di Parlemen yang merupakam pendukung paslon 02 dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). 

Kubu Mega dan beberapa parpol lain didalamnya tentu harus berupaya menangguk dukungan politik dari komponen masyarakat sipil yang sepakat untuk memilih paslon 03. Namun tampaknya belum ada pertanda bhw mobilisasi kekuatan masyarakat sipil itu cukup berhasil, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hasil survei2 terakhir tsb!.

Tak pelak, Pilpres 2024 adalah sebuah "moment of truth" yang menentukan siapa yg unggul dalam konflik kedua kekuatan politik tsb. Namun, bisa saja perseteruan politik itu akan berlangsung terus pasca Pilpres dan Pileg 2024. Apalagi jika paslon 02 yg didukung PS menang dan akan membentuk sebuah rezim kekuasaan baru yang tak mengakomodasikan PDIP sebagai bagian integral di dalamnya!

Jika skenario itu terjadi, maka rakyat Indonesia masih harus menanti dengan hati was-was apakah demokrasi konstitusional, yang selama lebih dari dua dasawarsa telah dan sedang diperjuangkan ini, akan terus terkonsolidasi atau semakin mengalami degradasi.

Wallahua'lam.