Jakarta, INDONEWS.ID - Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman memastikan bahwa Presiden Jokowi tak akan melindungi pihak yang tersangkut masalah hukum.
Presiden juga tidak akan mengintervensi meskipun kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melibatkan oknum PDIP, yang merupakan partai asal Jokowi berkiprah.
"Karena negara ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Jadi negara berdiri dan berlaku untuk semua pihak siapapun itu," tegas Fadroel di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (13/1/2020).
Fadjroel juga meminta agar masyarakat memberikan kesempatan kepada KPK dan lembaga terkait untuk menjalankan undang-undang KPK yang baru hasil revisi itu.
"Kita lihat saja, kita serahkan kepada Dewas KPK kepada pimpinan KPK yang sekarang. Beri kesempatan pada mereka untuk menjalankan undang-undang tersebut,” ujar Fadjroel.
Hal tersebut disampaikan Fadjroel menanggapi lambannya gerak KPK dalam menggeledah sejumlah lokasi dinilai karena terhambat oleh UU KPK yang baru. Salah satunya saat tim KPK ingin masuk ke kantor DPP PDIP untuk membuat garis penyegelan.
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Joko Widodo tak buang badan dalam menanggapi lambatnya kerja lembaga antirasuah lantaran UU KPK yang baru.
Menurut ICW, KPK terhambat dalam melakukan penyidikan di perkara terbarunya yakni kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
"Kami mendesak Presiden Joko Widodo agar tidak buang badan saat kondisi KPK yang semakin lemah akibat berlakunya UU KPK baru. Penerbitan PERPPU harus menjadi prioritas utama dari Presiden untuk menyelamatkan KPK," tegas Peneliti ICW, Kurnia Ramadhani, dalam keterangannya, Minggu (12/1/2020) kemarin. (rnl)