Oleh: Rudi S. Kamri*)
Beberapa waktu lalu heboh ajaran sesat tepuk Pramuka bernararasi rasis. Medsos heboh dan berakhir dengan penjelasan pejabat setempat dengan alasan khilaf. Preeeet. Adakah respons dari pejabat negara pusat seperti Presiden, Menteri atau yang lain ? NO !!!
Beredar kabar 60% OSIS SMA di Sleman berubah jadi organisasi Rohani Islam (Rohis) ? Adakah respons dari pejabat negara pusat ? Tidak ada juga.
Ada beberapa sekolah negeri memaksa muridnya harus berjilbab meskinya dia bukan muslim. Adakah pernyataan tegas dan keras dari Mendikbud atau pejabat negara pusat ? NO !!!
Ada ustadz pekok, bilang musik itu haram lalu mengajak umatnya meninggalkan musik. Adakah keberanian Menteri Agama atau pejabat lain untuk menyangkal hal tersebut ? TIDAK ADA !!!
Peristiwa di atas hanyalah beberapa contoh nyata yang terjadi di negeri ini. Dan masih banyak peristiwa tragis yang lain. Semuanya selalu tidak pernah diselesaikan dengan tuntas oleh negara. Negara hanya berjalan seusai rutinitas dan seolah membiarkan rakyatnya yang waras berperang melawan semua kesesatan itu di level grassroot atau di media sosial. Tapi negara tidak hadir untuk membantu menyelesaikannya.
Dengan gemerlap pembangunan fisik di segala lini yang dilakukan oleh Presiden Jokowi saat ini, apa artinya kalau karakter manusia Indonesia dibiarkan terinfiltrasi paham sesat yang merajalela tak terkendali. Sampai kapan kita sebagai rakyat berjibaku melawan kesesatan pikir yang dilakukan oleh kaum pro khilafah dan NEGARA DIAM SAJA ?
Negara seolah tidak punya konsep nyata bagaimana membangun kembali karakter kebangsaan manusia Indonesia yang sekarang menguap di berbagai tempat. Negara seolah membiarkan ada ruang kosong yang menganga yang kemudian diisi oleh paham intoleran, radikalis dan anti keberagaman.
Konsep pembumian Pancasila sampai detik ini hanya wacana. Pancasila hanya digaungkan sebagai simbol yang absurd tapi tidak diajarkan bagaimana nilai-nilai nyata Pancasila bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Katanya negara punya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Tapi apa manfaatnya ? BPIP ADA, TAPI TIADA. Ada struktur organisasinya, ada orangnya, ada anggaran negara yang digunakan tapi tidak ada gaung hasil kerjanya.
Sementara para pemimpin di puncak singgasana asyik melakukan berbagai tindakan aneh. Korupsi semakin tak terkendali di semua lini. Koruptor kakap hanya dihukum dua tahun. Atas nama hak warga negara, anak, mantu, istri, keponakan dibiarkan mengunyah manisnya politik dinasti atau oligarki. Politisi sibuk bagi-bagi kue kekuasaan dan penguasa daerah seperti Jakarta sibuk hambur-hamburkan uang rakyat dan dibiarkan merajalela.
100 hari Pemerintahan Presiden Jokowi jujur saya belum melihat gebrakan berarti dari negara dalam menciptakan konsep pembangunan karakter kebangsaan manusia Indonesia. Pemerintah masih sibuk menggelar pembangunan fisik tapi alpa membangun karakter manusia Indonesia yang Pancasilais dan penuh empati.
Apakah kita akan membiarkan karakter kebangsaan manusia Indonesia semakin hilang ?
Kalau menteri dan para pembantu Anda tidak sempat membuat atau tidak punya konsep pembangunan karakter kebangsaan manusia Indonesia, berikan ruang pada kami membuatnya, Bapak Presiden. We will do it !!!
Salam SATU Indonesia
21012020
*) Rudi S. Kamri adalah pengamat sosial politik, tinggal di Jakarta.