INDONEWS.ID

  • Senin, 16/03/2020 12:01 WIB
  • Skema Pembiayaan Pengobatan Pasien Virus Corona Harus Berkeadilan

  • Oleh :
    • very
Skema Pembiayaan Pengobatan Pasien Virus Corona Harus  Berkeadilan
Emrus Sihombing, pengamat Komunikasi dari Universitas Pelita Harapan (UPH). (Foto: Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID -- Indonesia sudah menjadi salah satu negara terkena kasus Virus Corona. Jumlah korban terus meningkat. Bahkan salah satu Menteri Kabinet Indonesia Maju sudah terjangkit virus ini. Karena itu,  penyakit ini tidak mengenal status dan kelas sosial. Siapapun bisa menjadi korban.

Atas rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, penanggulangan virus ini harus dilakukan secara masif,  terstruktur dan sistematis dari segala rencana dan upaya yang dilakukan,  termasuk di dalamnya pelayanan kesehatan dan pembiayaan pegobatan pasien.

Baca juga : Ahli Waris Pemegang Hak Cipta Sketsa Tugu Selamat Datang Gugat PT Grand Indonesia

Jangan sampai terjadi, pasien  yang berasal dari pejabat atau dari orang "berada" dapat tertangani dengan sangat baik, sementara pasien dari kalangan ekonomi lemah tidak mendapat pelayanan kesehatan seperti saudara-saudarinya yang punya jabatan publik dan atau materi.

Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner Emrus Sihombing menyarankan kepada pemerintah agar semua pasien yang terkena Virus Corona mendapat pelayanan kesehatan sama dengan  yang dilakukan kepada Menteri Perhubungan. “Disinilah kita tunjukkan rasa kebersamaan, gotong royong dan perwujudan dari nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Senin (16/3).

Baca juga : Koki Otonomi Prof Djo Akhirnya Terbit

Untuk itulah, menurut Emrus, yang juga pengamat komunikasi dari Universitas Pelita Harapan (UPH) itu mengatakan, dari aspek pelayanan, pemerintah harus memastikan ketersediaan sarana dan prasarana berapapun jumlah pasien, yang boleh jadi akan bertambah.

Ketersediaan ruang perawatan, peralatan dan obat yang dibutuhkan serta tenaga medis yang sangat memadai harus dipastikan.

Baca juga : Rizal Ramli: Politik Machiavelli Ala Influencer dan BuzzeRP

Untuk itu, katanya, pemerintah pusat dan daerah harus malakukan langkah antisipatif dan koordinatif agar jangan sampai ada pasien yang tidak tertangani minimal sesuai dengan standar WHO.

Langkah antisipatif dari aspek tenaga medis, misalnya, pemerintah dapat merekrut  tenaga medis yang baru dan mengkaryakan kembali tenaga medis yang sudah pensiun tetapi masih kompeten di bidangnya hingga dampak Virus Corona berakhir.

Sebab, penyakit ini bukan bawaan keturunan, dan bukan pula sebagai perilaku disengaja tetapi karena penyebaran virus mewabah secara cepat dan mendunia serta tidak dapat dilihat dengan kasat mata sehingga sulit dihindari secara langsung oleh setiap individu.

Lalu, bagaimana skema pembiayaan pengobatannya? Pemerintah dapat menggunakan semua dana darurat yang tersedia baik di pusat mapun daerah.

Manakalah dana darurat tidak mencukupi karena peningkatan jumlah pasien yang tidak terduga, sebaiknya pemerintah saat ini menunda semua proyek-proyek fisik, agar biaya tersebut dipersiapkan sebagai dana cadangan.

“Sebab, menurut hemat saya, penanganan Virus Corona sudah menjadi prioritas utama dan sangat urgent. Saya menyarankan kepada pemerintah  pusat dan daerah agar semua skema pembiayaan ini nenjadi tanggungan pemerintah,” pungkasnya. (Very)

 

Artikel Terkait
Ahli Waris Pemegang Hak Cipta Sketsa Tugu Selamat Datang Gugat PT Grand Indonesia
Koki Otonomi Prof Djo Akhirnya Terbit
Rizal Ramli: Politik Machiavelli Ala Influencer dan BuzzeRP
Artikel Terkini
Ahli Waris Pemegang Hak Cipta Sketsa Tugu Selamat Datang Gugat PT Grand Indonesia
Gandeng LinkAja, PNM Lakukan Transformasi Digital Dorong Transaksi Non-tunai
Koki Otonomi Prof Djo Akhirnya Terbit
PTPN III Ajukan Dana Talangan 4 Triliun, Ini Tanggapan DPR
Rizal Ramli: Politik Machiavelli Ala Influencer dan BuzzeRP
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
gandalf