INDONEWS.ID

  • Senin, 16/03/2020 20:50 WIB
  • Pandemi Virus Corona, Presiden Instruksi Penggunaan Dana untuk Jaga Daya Beli Masyarakat

  • Oleh :
    • very
Pandemi Virus Corona, Presiden Instruksi Penggunaan Dana untuk Jaga Daya Beli Masyarakat
Presiden Jokowi pada saat telekonference di Istana Bogor, Jawa Barat. (Foto: Ist)

Bogor, INDONEWS.ID -- Dalam rapat melalui telekonferensi Kabinet Indonesia Maju pada Senin, 16 Maret 2020, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar penggunaan anggaran kerja kementerian dapat turut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi global virus korona. Salah satunya dilakukan dengan menahan alokasi anggaran bagi kegiatan-kegiatan perjalanan dinas maupun pertemuan-pertemuan yang tentunya harus dikurangi di saat adanya wabah tersebut.

"Anggaran-anggaran yang berkaitan dengan paket-paket perjalanan dinas dan pertemuan-pertemuan yang tidak perlu ini agar ditahan terlebih dahulu sehingga anggaran yang ada itu diarahkan sebesar-besarnya untuk menolong masyarakat, buruh, petani, nelayan, pekerja, dan usaha mikro dan kecil," ujarnya seperti dikutip dari siaran Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.

Baca juga : Presiden Jokowi Yakin Indonesia Berpeluang Besar Lewati "Middle Income Trap"

Presiden menyampaikan bahwa berdasarkan data yang dimiliki, terdapat alokasi anggaran sebesar kurang lebih Rp40 triliun dari paket-paket perjalanan tersebut yang nantinya dapat diarahkan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendasar.

"Ini ada kurang lebih Rp40-an triliun yang segera nantinya bisa dialirkan untuk program-program yang berkaitan langsung dengan konsumsi masyarakat, yang berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat, baik itu petani, nelayan, pekerja, buruh, usaha mikro dan kecil. Saya kira arahnya ke situ," tutur Presiden.

Baca juga : Penyebab Jokowi Gembira di Tengah Gelombang Amarah pada Menteri KIM

Selain itu, program dana desa yang telah berjalan beberapa tahun belakangan juga diminta oleh Presiden agar menjadi salah satu instrumen pendukung dalam menjaga daya beli masyarakat. Salah satunya yakni dengan memprioritaskan anggaran dana desa sebesar Rp72 triliun bagi program-program padat karya atau produktif di desa-desa.

"Kemudian yang berkaitan dengan PKH (Program Keluarga Harapan) tahap kedua, tolong ini juga menyangkut uang yang besar agar bisa segera dimulai dan kalau bisa tolong juga dilihat apakah ada kemungkinan Menteri Keuangan menambah besaran dari PKH ini sehingga akan memperkuat daya beli masyarakat," imbuhnya. (Very)

Baca juga : Presiden Minta Menteri Tidak Bekerja Datar-datar Saja Terkait Penanganan Pandemi
Artikel Terkait
Presiden Jokowi Yakin Indonesia Berpeluang Besar Lewati "Middle Income Trap"
Penyebab Jokowi Gembira di Tengah Gelombang Amarah pada Menteri KIM
Presiden Minta Menteri Tidak Bekerja Datar-datar Saja Terkait Penanganan Pandemi
Artikel Terkini
Kunjungan Kerja Ke Surabaya, Doni Monardo Dorong Peran Kampus Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru
Dukung Kesehatan di Masa Pandemi, Li Foundation Bagikan Pisang dan Kelapa Muda untuk Para Pesepeda
Mahfud MD Ungkap Alasan Menteri Lambat Cairkan Anggaran di Tengah Covid-19
Ini Dua Prediksi Rizal Ramli yang Terbukti Benar
Ini Strategi Banyuwangi Ketika Buka Kembali Sektor Pariwisata
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas