Jakarta, INDONEWS.ID - Anggota DPR RI Komisi IV Yohanis Fransiskus Lema atau Ansy Lema mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendetilkan dan merincikan alokasi anggaran dalam setiap refocusing kegiatan penanganan dampak pandemik Covid-19.
Desakan Ansy disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) lanjutan dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya, pejabat Eselon 1 dan jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Selasa (21/4/2020).
Setelah membaca materi presentasi KLHK, Ansy berkesimpulan bahwa tidak ada penjelasan lebih rinci mengenai alokasi anggaran di masing-masing Direktorat Jenderal.
Padahal KLHK mendapat penyesuaian anggaran penangan Covid-19 sebesar Rp 2,54 triliun. Anggaran KLHK menjadi 6,78 triliun, karena itu perlu dijelaskan detil dan rincian anggarannya.
Ini sangat vital untuk menilai apakah realokasi dan refocusing kegiatan KLHK tepat sasaran dan sesuai agenda prioritas atau tidak.
“Anggaran yang rinci membuat kita bisa menilai atau menakar apakah refocusing program dan realokasi anggaran sesuai skala prioritas dan memenuhi aspek kemendesakan dan tepat sasaran atau tidak. Jika belum detil dan tidak rinci, dikhawatirkan salah sasaran. Sebagai anggota DPR, saya memiliki tanggung jawab pengawasan dan hak menyusun anggaran (budgeting). Saya ingin memastikan alokasi anggaran tepat sasaran dan betul diprioritaskan untuk petani hutan dan masyarakat sekitar hutan yang terdampak covid-19,” tegas Ansy di Jakarta, Kamis, (23/4/2020).
Wakil rakyat asal NTT itu meminta KLHK memprioritaskan kepentingan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan, juga menekankan perlunya perhatian bagi kesejahteraan para pengabdi hutan.
KLHK dapat mengusahakan program lapis pertama yang langsung menopang ekonomi masyarakat yang tinggal di hutan dan sekitar hutan. Misalnya, pembelian produk-produk hasil kelompok petani hutan untuk bisa disalurkan kepada masyarakat seperti sayur-mayur, kopi, ternak ataupun madu hasil hutan.
Saat ini, program yang dibutuhkan adalah program yang langsung bisa memberikan manfaat untuk menopang ekonomi rakyat.
"Dalam presentasi, saya mencatat program-program KLHK untuk masyarakat masuk dalam kategori lapis kedua. Misalnya, program-program seperti kebun bibit rakyat 1.200 unit, bibit produktif 2,5 juta batang, bantuan bang pesona 1.000 paket, bantuan alat ekonomi produktif 278 unit, dan promosi serta pemasaran produk kelompok usaha perhutanan sosial 7.000 paket. Ini belum memenuhi aspek kemendesakan, karena tidak langsung membantu masyarakat di sekitar hutan yang kini terdampak pandemik Covid-19,” ungkap Ansy.
Mantan Pengamat Politik itu juga meminta KLHK agar memperhatikan kesejahteraan para pengabdi sektor kehutanan agar patroli hutan tetap aktif.
KLHK harus ketat mengawasi agar hutan tidak dirusak pelaku illegal logging (penebangan pohon) atau perburuan satwa liar untuk mencegah kejahatan di sektor kehutanan.
Selain itu, Ansy mendorong KLHK memberdayakan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Pemerintah telah membentuk 5.873 KUPS dengan berbagai produk agroforestry (buah-buahan, kopi, gula aren, kayu putih, dan lain-lain).
Ketika mencermati presentasi KLHK, Ansy menilai belum ada aksi konkrit untuk membeli produk-produk KUPS. Padahal KUPS perlu dibantu untuk keberlangsungan usaha mereka saat ini.
"Alokasi untuk membeli hasil produksi di Sekretariat Jenderal hanya untuk pembelian produk herbal/suplemen/madu dari kelompok tani hutan. Maka, saya mendorong KLHK supaya tidak hanya membantu distribusi dan promosi, tetapi membeli produk-produk hasil hutan dari KUPS,” imbuh Ansy.
Ansy berharap KLHK tetap konsisten menjaga keberlangsungan hutan konservasi di NTT. Provinsi NTT punya hutan konservasi yang harus dijaga agar tidak dirusak oknum tidak bertanggung jawab.
Demikian pun laut yang termasuk wilayah konservasi harus tetap dijaga. Karena itu ia mengapresiasi KLHK yang telah menghentikan pembangunan resor dan hotel di tiga pulau di Taman Nasional Komodo (TNK).
"Saya juga meminta Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem untuk memberikan bantuan ekonomi produktif untuk masyarakat di sekitar konservasi. Dari alokasi refocusing anggaran sebesar Rp 389,92 miliar, KLHK dapat membantu tiga desa kawasan konservasi TNK yang terpukul karena pariwisata saat ini sedang mati suri,” tutupnya.*