Oleh: Jaya Wahono*)
INDONEWS.ID - Lebih dari 30 juta orang di daerah tertinggal di Indonesia masih kekurangan akses listrik. Sekitar 20 juta lebih lainnya mengalami pasokan listrik yang buruk dan tidak memadai untuk industrialisasi di daerah mereka (RUPTL PLN 2018).
Untuk yang belum terlayani dengan pasokan listrik yang baik, tentu akan ada implikasi signifikan bagi pelayanan kesehatan, ketersediaan bahan makanan, pendidikan yang layak, dan kondisi bisnis.
Bisa dibayangkan kesulitan penanganan medis di puskesmas-puskemas karena tak ada cahaya penerangan yang memadai terutama ketika menghadapi pandemi seperti sekarang, berapa banyak hasil pertanian dan perikanan terbuang sia-sia karena tak bisa diproses lebih lanjut, berapa banyak siswa yang kesulitan belajar karena kurangnya penerangan dan tidak adanya akses Internet, serta berapa banyak usaha kecil kandas karena tidak punya akses energi yang andal dan murah.
Penyebab utama problema diatas diatas adalah karena perencanaan kelistrikan di berbagai wilayah Indonesia sering dibangun tanpa mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial masyarakat setempat, terutama bagaimana mereka menggunakan listrik tersebut dan kelancaran pembayarannya.
Untuk itu, diperlukan pendekatan baru guna mencari solusi yang lebih komprehensif daripada sekadar menyalurkan listrik kepada masyarakat di daerah tertinggal.
Pendekatan pembangunan infrastruktur kelistrikan sudah selayaknya didorong atas dasar pemahaman bahwa elektrifikasi merupakan jawaban atas permintaan pengguna dan ditujukan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat sehingga pendekatannya harus gotong royong.
Tiga strategi ini dapat dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan, perencana, dan penyedia layanan listrik. Pertama, memahami kebutuhan listrik akar rumput. Banyak wilayah pedesaan yang tidak mempunyai korelasi langsung dengan pertumbuhan ekonomi provinsi yang bersangkutan karena keterbatasan akses listrik dan konektivitas dari ibukota propinsi ke wilayah pedesaannya.
Wilayah pedesaan memerlukan kapasitas pembangkit listrik yang jauh di bawah kebutuhan sentra ekonomi di kota-kota sehingga membutuhkan perencanaan yang sangat berbeda.
Pedesaan di pelosok dapat dibangun pembangkit listrik tenaga surya mini per rumah atau jaringan terisolasi (offgrid) dengan sumber biomassa atau mikrohidro ditambah dengan akses kredit peralatan listrik yang hemat energi sehingga industri rumahan dapat segera tumbuh.
Kedua, mengaitkan pembangunan akses listrik dengan prioritas pembangunan daerah. Pembangunan fisik, seperti fasilitas layanan kesehatan, pendidikan, dan produktivitas hasil pertanian, tidak dapat ditingkatkan tanpa diikuti dengan pembangunan akses listrik yang memadai.
Demikian juga sebaliknya, inisiatif pembangunan akses listrik tidak dapat mandiri secara finansial apabila tidak didukung permintaan yang berkelanjutan.
Jadi, sangat penting adanya usaha untuk menghubungkan dua tujuan tersebut daripada mengusahakannya secara terpisah. Banyak pembangunan kelistrikan terkonsentrasi di kota-kota kabupaten saja, sehingga desa-desa yang menjadi penunjang ekonomi di kota-kota/kabupaten, seperti sektor agro-industri, irigasi pertanian, dan pengolahan perikanan, tidak terlalu diperhatikan oleh Perusahaan Listrik Negara.
Tiga, pastikan terbangunnya layanan listrik yang andal, terjangkau, dan berkualitas baik. Masyarakat di pedesaan tidak akan terpuaskan kebutuhannya hanya karena memiliki akses listrik.
Mereka harus mampu membayar dan dapat menggunakan listrik untuk mendukung berbagai kebutuhan dasar serta meningkatkan kesejahteraan.
Apabila masyarakat harus membayar sambungan baru hingga Rp 3-4 juta per rumah tangga, listrik tidak akan dimanfaatkan secara merata meskipun sudah hadir di kota-kota/kabupaten atau kecamatan.
Model pembiayaan konsumen yang inovatif harus muncul di tingkat pedesaan. Tujuannya agar penyediaan listrik diikuti dengan biaya sambungan dan penggunaannya terjangkau serta dapat diandalkan keberlanjutan pasokan listriknya.
Satu model yang telah dikembangkan di Mentawai, Sumatra Barat dan kemudian akan direplikasikan di Ponu, Kabupaten TTU adalah menjadikan masyarakat sekitar sebagai produsen biomassa yang kemudian dapat dijual kepada pembangkit listrik tenaga biomassa.
Untuk mengatasi keandalan dan kualitas masalah pasokan, pemerintah daerah bersama PLN setempat perlu berpikir untuk meningkatkan karakteristik teknis dari sistem pasokan listrik serta membangun infrastruktur kelistrikan yang baik.
Perkembangan teknologi jaringan cerdas (smart grid) dapat membantu PLN memantau fluktuasi tegangan dan gangguan pasokan di daerah pedesaan melalui Internet sehingga dapat melakukan respons dengan cepat. Data ini perlu tersedia untuk umum secara online sehingga konsumen dapat ikut memantau layanan PLN.
Untuk memperluas layanan listrik bagi penduduk di daerah-daerah pelosok, kita selayaknya berpikir secara non-konvensional dan mengadopsi perspektif yang lebih holistik. Ketika kita mulai berpikir untuk tujuan yang lebih luas, maka kita akan menyadari bahwa penyediaan listrik kepada konsumen di wilayah pedesaan perlu memberikan penekanan pada usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup mereka, bukan sekadar menyambung rumah tangga mereka ke jaringan listrik.
*)Penulis adalah Penggiat Clean Power Indonesia, sebuah start up energi yang berfokus pada pengembangan listrik pedesaan di Indonesia.