Oleh: Christianto Wibisono*)
Opini, INDONEWS.ID - Sejak meraih kemerdekaannya, Indonesia mengalami gonta-ganti sistem ekonomi dan struktur industri yang mengakibatkan lenyapnya sistem logistik antar pulau dan pelayaran terjadwal armada KPM. Akibatnya hingga detik ini, ongkos angkutan niaga dari Pontianak ke Jakarta lebih mahal dari Shanghai ke Jakarta. Sehingga tidak salah, jika jeruk mandarin RRT lebih murah di Glodok daripada jeruk Pontianak.
Selama 12 tahun pertama, RI melanjutkan sistem dan struktur ekonomi warisan kolonial. Termasuk secara tertib membayar angsuran utang RIS ex Hindia Belanda US$ 1,2 milyar sampai tahun 1956. Hingga pada 1956 setelah pemilu 1955 dan kabinet hasil pemilu dilantik maka, Indonesia mulai konfrontasi dengan Belanda.
Kabinet hasil pemilu hanya berusia setahun dari 24 Maret 1956 – 14 Maret 1957. Setelah itu, negara dinyatakan dalam keadaan darurat dan KSAD MayJen A. H. Nasution jadi penguasa perang pusat. Maret 1957 Presiden Sukarno menunjuk dirinya sendiri sebagai formatur meskipun masih berlaku UUDS 1950 dengan sistem kabinet parlementer.
Untuk pertama kali, 3 militer masuk kabinet jadi menteri yaitu Komodir Nazir Menteri Pelayaran, yang dipisah dari Menteri Perhubungan Kol DR Azis Saleh, Menteri Kesehatan dan Kol Suprayogi sebagai Menteri Negara Urusan stabilitas Ekonomi.
Langkah ini untuk mengantisipasi nasionalisasi perusahaan Belanda akhir Des 1957 dan pemberontakan PRRI Permesta 15 Februari 1958. Pergolakan daerah ini mengkibatkan penurunan ekspor dan defisit neraca perdagangan dan neraca pembayaran yang berlarut selama dekade. Berikutnya, ekonomi dilandasi etatisme hegemoni dan dominasi PN (Perusahaan Negara) yang dikuasai perwira menengah yang tidak paham bisnis dan industri.
Pemberontakan PRRI Permesta adalah wujud protes para panglima militer daerah yang kurang mendapat budget sehingga berdagang barter untuk membiayai kesejahtraan prajurit. Karena kemerosotan ekspor itu, maka Kabinet Kerja melakukan sanering terhadap mata uang Ro.1000dan Rp 500 jadi Rp 100 dan Rp.500.
Menteri Pertama merangkap Menkeu Djuanda dan Menmud Keuangan Notohamiprojo mengambil putusan itu tanpa konsultasi dengan Gubernur Bank Indonesia Mr Lukman Hakim yang segera protes dengan mengundurkan diri.
Di zaman itu, pejabat masih punya moral ksatria untuk rela mundur bila kebijakan tidak konsensus. Salah satu dari korban praktik bisnis berter dan keterpurukan ekonomi adalah Panglima Diponegoro Kol Soeharto yang akan diberhentikan dari jabatan dan resiko terpidana.
Ia dibela oleh Wakasad Jendral Gatot Subroto dengan menyekolahkannya ke Seskoad Bandung 1959. Selesai Seskoad Mayjen Soeharto diangkat jadi Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat 1961. Konflik ini didamaikan oleh Presiden Kennedy dan tercapai penyerahan Irian via PBB 1 Mei 1963.
Sayangnya, setelah Irian Barat masuk RI, Bung Karno malah berkonfrontasi dengan Malaysia dan pembangunan ekonomi menjadi terhambat. Meski damai, alutsista pesawat MIG 21 dan kapal selam telanjur dibeli dengan utang dari Uni Soviet. Ditambah proyek mercu suar yang dibangun oleh Bung Karno tidak produktif secara ekonomi.
Maka ekonomi merosot terus karena semua sektor produktif termasuk komoditi pertanian perkebunan yang menjadi tulang punggung penghasilan devisa mengalami kemerosotan dan keterpurukan. Sehingga semua kesulitan itu berakumulasi dalam konflik yang meledak 30 September 1965 dan berujung pembubaran PKI dan lengsernya Bung Karno diganti Jendral Soeharto.
Karena Bung Karno melakukan sanering fatal Rp. 1000 diganti uang baru Rp. 1 uang baru pada 13 Nove 1965. Dengan telaten Soeharto merayap hanya jadi Ketua Presidium Kabinet Ampera 25 Juli 1966, lalu Pejabat Presiden 12 Maret 1967 dan baru Presiden 6 Juni 1968. Langsung mengundangkan UU PMA dan PMDN untuk merangsang investasi karena ekonomi ambruk dan inflasi 650% gegara sanering redenominasi.
Selain faktor regime change dari etatisme kiri ke developmentalit kanan, Soeharto mengalami hok gie naiknya harga migas sejak krisis Arab Israel perang 1967 dan 1973 yang langsung diikuti embargo dan kenaikan harga migas belasan kali lipat. Maka Indonesia mengalami rezeki harta karun migas.
Sayangnya, bahwa Pendiri dan CEO pertama Pertamina Ibnu Sutowo yang memimpin sejak1957 terkait krisis utang Pertamina sehingga diberhentikan pada 1976. Padahal ia peletak dasar Pertamina dan membawa BUMN itu masuk Fortune 500 di tahun 1973. Ia diberhentikan karena disangka mewariskan utang US$ 10 milyar kepada negara.
Tahun 1975 nilai ekspor Indonesia hanya US$ 8,8 milyar didominasi migas US$ 7, 1milyar dan non migas US$ 1,7 milyar. Selama 10 tahun sampai 1985 ekspor Indonesia mengandalkan migas. Baru pada 1986 atau setahun setelah Bea Cukai dikontrakkan ke perusahaan SGS, ekspor non migas Indonesia melebihi migas.
Puncak ekspor era Soeharto adalah 1997 sebesar US$ 53,4 milyar dan jatuh ditahun 1998 ke US$ 48,2 milyar lalu 1999 48,6milyar. Tahun 2000 Presiden Gus Dur jadi US$ 62,1 milyar dan Megawati mencapai US$56,1 ; 57,1 dan 61.
Presiden SBY tinggal menaikkan dari 71 tahun 2004, 81,6 di 3005 dan menembus US$ 100 milyar pada 2006. Setelah itu mencapai rekor US$ 203 milyar pada 2011. Pada 2019 Presiden Jokowi belum berhasil menggerakkan Indonesia Inc untuk bisa ekspor melebihi US$ 200 milyar.
Pada tahun 2019 Indonesia hanya ranking 30 dgn US$ 180 milyar kalah dari no 22 Vietnam US$ 290 milyar; no 25 Thailand US$ 250 milyar dan 26 Malaysia US$ 247 milyar.
PDBI telah melakukan studi kabinet sejak Menteri Ginanjar di Bappenas dan selalu mengusukan sesuatu yang tidak populer, efisiensi kabinet. Buat apa banyak menteri malah simpang siur tidak berkoordinasi apalagi bersinergi.
Dalam sejarah kabinet, pernah ada 36 Menteri Perdagangan dan 29 Menteri Perindustrian termasuk bongkar pasang 6 menperindag. Yang memegang rekor menjadi Menteri Perindustrian terlama justru Jendral M Jusuf yang sejak 27 Agustus 1964 menjadi Menteri Perindustrian.
Kementerian menjadi ringan ketika dipecah dalam beberapa industri sektoral. Jusuf menjadi Menteri Perindustrian Kabinet Pembangunan I-II sehingga total 14 tahun sejak pindah dari Makassar tahun 1964 -1978 dilingkungan non-militer. Lalu satu periode jadi Menhankam Pangab 1978 -1983 dan akan menjabat Ketua BPK 2 periode 1983-1993.
Menperdagkop Radius Prawiro juga menteri serba bisa dan pegang rekor masuk kabinet sejak 8 Maret 1965 hanya status menteri ex officio Pemeriksa Keuangan Agung Muda non stop jadi Gub termuda Bank Indonesia 1966 -1973. Lalu Menperdagkop menggantikan Sumitro selama 2 periode, lalu Menkeu dan Menko Ekuin, total 28 tahun sampai Maret 1993.
Sumitro adalah politisi ekonom yang serba bisa menduki posisi Menkeu dan Menperindag bahkan sampai Menriset total sekitar 15 tahun dalam pelbagai kabinet meski 10 tahun mengembara diluar negeri jadi “pelarian politik karena ikut PRRI 1958-1968.
Hartarto menjabat Menperin dua periode 1983-1993) dan Menko 1993-1999.
Jadi orang yang dipakai Presiden kita untuk mengurus porto folio perdagangan dan perindustrian memang bervariasi.
Mengapa hasilnya kurang memuaskan terbukti dari kinerja ekspor yang hanya peringkat 30 kalah dari Vietnam 26 yang expornya hampir 2 x Indonesia dengan penduduk 40% kita.*
*) Christianto Wibisono atau Oey Kian Kok adalah seorang analis bisnis terkemuka di Indonesia. Ia adalah pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia 1980.