Drama Karma Politik: Regenerasi Pasca Covid-19

Oleh: Christianto Wibisono, Ketua Pendiri Pusat data Bisnis Indonesia (PBDI)

Opini, INDONEWS.ID - Akibat stagnasi regenerasi kepemimpinan masa lalu, elite seolah tidak sabar menanti meski sudah ada pembatasan 2 kali masa jabatan.

Kemenangan Jokowi memastikan tahun 2024 akan ada regenerasi elite baru yang lebih segar, muda, baru dan handal. Siapkah generasi elite baru merespond tantangan dan momentum pasca Covid-19

Sebagai penulis, orientasi saya setelah satu generasi tragedi Mei (1998-2021) adalah rekonsiliasi dan transformasi nasional Indonesia memaafkan tragedi masa lalu.

Namun tidak melupakan atau "forgive but not forget". Demikian kata pemenang Nobel Nelson Mandela atas penistaan terhadap dirinya oleh sipir penjara rezim apartheid.

Yang Indonesia usahakan sekarang adalah mencegah terulangnya tragedi perang saudara dan perang SARA, dalam sejarah geopolitik Indonesia.

Sejak Geger Pecinan 1740, kerusuhan Kudus 1918, persekusi China Benteng 1946 sehingga PM Syahrir mengangkat Mr Tan Po Goan sebagai Menteri Negara untuk mendukung posisi RI mencari pengakuan Sidang Dewan Keamanan PBB bahwa peristiwa Tangerang tidak dibenarkan oleh Pemerintah RI.

Selanjutnya memang masih terus terjadi gesekan kebijakan dan aksi kekerasan terhadap kelompok etnis Tionghoa dengan pelbagai affirmative action seperti Program Benteng sejak 1950, Assatisme Kensi 1956, PP10 larangan pedagang China di Kabupaten memicu tertembaknya dua wanita Tionghoa dan 100.000 orang Tionghoa kembali ke RRT 1960.

Masih di era Bung Karno, meletus insiden rasial 10 Mei 1963 di Bandung yang memakan korban orang PPKI, Drs Yap Tjwan Bing yang mobil dan rumahnya dijarah, anaknya autis semakin parah.

Bung Karno mengangkat Oei Tjoe Tat dan 2 orang Tionghoa masuk kabinet 100 menteri. 1965 perang saudara, 1965 tentu saja makan korban jutaan warga pribumi termasuk non pribumi.

Terjadi penajaman konflik etnis dan kebijakan Orde Baru mengkarantina Tionghoa. Istilah Tionghoa yang lahir 1928 sebagai bagian dari Sumpah Pemuda, diganti Tjina pada 1967 suatu derogatory term mirip nigger di USA.

Maka meledak Mei 1998 dimana keluarga saya menjadi salah satu dari korban tragedi pembakaran penjarahan rumah di Pantai Indah Kapuk.

Hingga detik ini, tidak ada permintaan maaf atas kegagalan pemerintah Indonesia mencegah atau barangkali malah membiarkan demosida itu terjadi di abad modern ini

Maka kita semua seyogyanya mengelola kebijakan dengan arif setelah lahirnya 2 UU tentang Kewarganegaraan dan UU Anti Diskriminasi Rasial untuk tidak mudah melonatarkan isu "SARA" yang dapat menjadi predator ganas bagaikan virus Covid-19, tapi berupa virus sara.

Dalam konteks itulah, saya bersedia menjadi pembicara pada acara di Semarang untuk menutup buku tragedi Mei 1998 dan rentetan tragedi berdarah lain yang seharusnya kita kubur bersama demi lahirnya Indonesia Modern 2045 yang unggulan dan andalan.

Dalam kompetisi meritokratis antar bangsa dalam transformasi geopolitik dari Homo Sapiens yang terpapar virus SARA menuju Homo Dejus, yang menghormati sesama manusia agar bebas dari diskriminasi SARA yang dimanapun selalu merupakan sumber malapetaka bikinan manusia yang makan korban bagaikan pandemi.

Itulah semangat saya menyikapi tragedi Mei 1998 yang diperingati di Semarang dengan sinci untuk Ita Martadinata, salah seorang korban tragedi Mei 1998.

Semoga Tuhan mengampuni sebab hanya Tuhan mempunyai prerogative mengampuni manusia berdosa yang bertobat. Jakarta 2 Mei 2021 Hari Pendidikan Nasional merenung Ki Hajar Dewantara bahwa mendidik itu bukan cuma wacana, tapi menjadi panutan dan teladan dalam perbuatan sehar hari.

Penyakit terbesar dari masyarakat sekarang adalah kemunafikan, tidak satunya kata dan perbuatan termasuk pelaksanaann penerapan ideologi Pancasila sebagai way of live dan behaviour sehari hari.

Catatan: tulisan ini disadur dari paparan Christianto Wibisono dalam acara Ita Martadinata Boen Hian Tong, Semarang 13 Mei 2021.