Jakarta, INDONEWS.ID - Pilkada serentak 2020 begitu berbeda dengan Pemilihan Kepala Daerah sebelumnya. Saat ini, Indonesia akan melaksanakan kontestasi daerah lima tahunan di tengah pandemi Covid-19.
Menghadapi Pilkada di tengah pandemi, Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar mengatakan, momentum ini harus dapat menghasilkan pemimpin yang kritis dan membawa daerah keluar dari krisis.
Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum yang juga Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar mengatakan, Pilkada Serentak Tahun 2020 diharapkan mampu melahirkan pemimpin kritis yang mampu menghadapi kondisi krisis.
"Justru pandemi ini, terutama untuk 270 daerah itu, diharapkan mendapatkan pemimpin terbaik, pemimpin kritis yang memimpin dalam kondisi krisis, bukan pemimpin biasa, karena kondisinya berbeda," kata Bahtiar saat menjadi Narasumber dalam webinar yang bertajuk "Panggung Pencitraan dan Tantangan Demokrasi ditengah Pandemi Covid-19" yang diselenggarakan Pascasarjana Universitas Mercu Buana, Jakarta, Sabtu (20/06/2020).
Selain menghasilkan kepala daerah yang mampu membawa masyarakat keluar dari dampak sosial ekonomi akibat pandemi, Bahtiar menerangkan, Pilkada akan datang, tidak boleh mencetak pemimpin yang suka baper. Pemimpin seharusnya mampu membangun semangat baru di tengah-tengah masyarakat.
"Pemimpin di keadaan krisis itu luar biasa, pemimpin yang banyak galau dan suka baper justru tidak cocok memimpin disaat krisis, karena disaat krisis, pemimpin harus memberikan kepastian, semangat, optimisme, supaya masyarakat tidak larut dalam keadaan itu," ujarnya.
Dilaksanakannya Pilkada Serentak Tahun 2020 yang merupakan sebuah tatanan kenormalan baru dalam kehidupan politik dan berdemokrasi.Konstestasi ini juga diharapkan mampu membangkitkan optimisme dan kepercayaan diri masyarakat untuk bergerak bersama mengahadapi kenormalan baru setelah pandemi.
"Justru kita hendak menjadikan Pilkada Serentak 2020 ini adalah instrumen atau alat untuk negara kita bangkit, supaya masyarakat kita mulai percaya diri lagi, kita harus bergerak kembali, tentu harus dibekali ilmu pengetahuan dan protokol kesehatan yang ketat," tuturnya.
"Kebijakan Pilkada dilanjutkan tahun 2020 bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri, jadi jangan dipandang sekadar memilih pemimpin tetapi bagian dari aktivitas sosial kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan kita dan bagian dari tatanan kenormalan batu kehidupan berdemokrasi," jelasnya.
Selain dihadiri Bahtiar, dalam webinar tersebut juga turut dihadiri sejumlah narasumber lain yakni; Komisioner KPU RI Divisi Sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi; Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar; dan Dosen Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana, Heri Budianto.*