INDONEWS.ID

  • Kamis, 02/07/2020 17:30 WIB
  • Rencana Presiden Jokowi Reshuffle Kabinet Belum Dibahas Bersama Parpol Koalisi

  • Oleh :
    • Marsi Edon
Rencana Presiden Jokowi Reshuffle Kabinet Belum Dibahas Bersama Parpol Koalisi
Presiden Joko Widodo.(Foto: Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden)

Jakarta, INDONEWS.ID - Partai Politik pendukung pemerintahan Jokowi, ramai menanggapi rencana presiden merombak susuanan Kabinet Indonesia Maju. Terutama dari Parpol yang selama ini berada dalam pemerintahan mengawal periode kedua kekuasaan Joko Widodo.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (Sekjen PPP) Arsul Sani menerangkan, saat ini, Presiden Jokowi belum mengundang ketua Partai Politik koalisi guna membahas pergantian menteri di kabinet. Ketua Parpol menunggu undangan dari presiden dalam rangka membahas rencana tersebut.

Baca juga : Prioritas Penanganan Covid-19 di 9 Provinsi, Ini Pertimbangan Jokowi

"Belum ada pertemuan kembali presiden dengan para ketua umum parpol (untuk membahas reshuffle). Belum (ada jadwal," kata Asrul Sani sebagaimana dikutip dari Tribunews.com, Jakarta, Kamis,(2/07/2020)

PPP sendiri, kata Asrul, menanggapi positif terkait dengan rencana presiden melakukan pergantian nama-nama menteri yang akan membantu kerja-kerja presiden hingga masa jabatan selesai. Pada dasarnya, presiden memiliki hak istimewa untuk mengganti personalia kabinet.

Baca juga : Rizal Ramli Sarankan Jokowi Angkat Jonan Jadi Komut Pertamina, Ahok Jadi Dubes

Karena itu, ia menegaskan, pihaknya tidak ingin mencampuri urusan presiden. PPP memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada presiden, menggunakan haknya dalam melakukan perubahan nama -nama pembantunya di pemerintahan.

"Yang jelas kalau soal reshufle, PPP tidak berubah pandangannya. Kapan reshufle itu mau dilakukan dan siapa yang akan direshufle itu biar jadi urusan presiden," ungkapnya.

Baca juga : Helikopter Bantuan Jokowi Bawa 198 Spesimen Swab dari Pulau Sumba ke Kupang

Lebih lanjut Asrul menjelaskan, pihaknya bersedia untuk melakukan pertemuan dengan presiden dalam rangka membahas upaya penyegaran dalam kabinet. Kesedian ini, tentunya, menunggu undangan resmi dari presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan.

Perubahan struktur kementerian atau lembaga, menurutnya, sah-sah saja. Namun, Asrul menggarisbahawi, perubahan tersebut mesti tetap berada dalam jalur konstitusi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kecuali diminta pandangannya atau diminta mengirimkan nama dalam reshuffle tersebut. Jadi buat PPP tidak masalah kalau presiden bicara dengan parpol-parpol koalisi sebelum reshuffle dilakukan," tutupnya.

Artikel Terkait
Prioritas Penanganan Covid-19 di 9 Provinsi, Ini Pertimbangan Jokowi
Rizal Ramli Sarankan Jokowi Angkat Jonan Jadi Komut Pertamina, Ahok Jadi Dubes
Helikopter Bantuan Jokowi Bawa 198 Spesimen Swab dari Pulau Sumba ke Kupang
Artikel Terkini
Sastrawan Apresisasi Corpus Puisi Pandemi Karya Akademisi dari Berbagai Perguruan Tinggi
Bertemu Moeldoko, Rizal Ramli: Sudah Lama Ndak Nikmati Cigar Berdua
Pendaftaran Beasiswa Unggulan Dibuka 21 September Hingga 3 Oktober 2020
Mendagri Tito Ingatkan Pilkada Momentum Lawan Total Pandemi Covid-19
Ibu Rumah Tangga Memiliki Peran Penting Tekan Penularan Covid-19 Kluster Keluarga
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
faramir