Jakarta, INDONEWS.ID - Rencana Presiden Jokowi melakukan perombakan jajaran kabinet menghadirkan berbagai macam tanggapan dari publik maupun Partai Politik pendukung pemerintah. Salah satunya, dari Parpol yang berada dalam koaliasi pemerintah yakni Gerindra.
Partai Gerindra menegaskan, kader-kader yang dipercayakan sebagai menteri dalam pemerintahan Jokowi, telah bekerja dengan maksimal sesuai dengan visi dan misi presiden. Namun, presiden mempunyai hak melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri di kabinetnya.
"Gerindra sendiri merasa bahwa menteri-menteri kami di kabinet ini sudah melakukan kerja- kerja maksimal," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kepada media di Jakarta, Jumat,(3/07/2020)
Mengganti menteri, kata Dasco, merupakan bentuk pelaksanaan hak istimewa seorang kepala negara dan pemerintahan. Tidak ada yang dapat menggangu keberadaan hak prerogatif tersebut.
Seorang presiden boleh menggunakan hak tersebut kapan saja dalam rangka penyegaran pemerintahan dan memberikan pelayanan terbaik kepada bangsa dan negara. Karena itu, semua orang wajib menghormati kewenangan yang dimiliki oleh seorang presiden.
"Reshuffle itu tergantung dari hak prerogratif Presiden setelah Pak Presiden mengevaluasi kinerja para menteri," ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan keinginan untuk melakukan perubahan susunan nama-nama menteri yang ada dalam kabinet. Hal ini ia sampaikan saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada (18/06/2020) yang lalu.
Dalam tayangan video melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi menyampaikan kemarahan kepada seluruh menteri yang hadir pada saat rapat tersebut. Kemarahan presiden disebabkan karena, ia menilai para pembantunya belum bekerja secara maksimal terutama dalam mengatasi pandemi Covid-19.
Karena itu, ia menegaskan, akan melakukan pergantian menteri yang ada dalam kabinet. Pilihan ini diambil dengan tujuan memperbaiki kinerja dan menjawab harapan masyarakat.
"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," tegas Jokowi.*