Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Budan Usaha Milik Negara (BUMN) menangapi positif terhadap rencana perombakan Kabinet Indonesia Maju. Perubahan susunan menteri dalam pemerintahan merupakan wewenang penuh seorang presiden.
Menurut Erick Tohir, seorang menteri harus siap diganti jika presiden telah mengambil keputusan sesuai dengan hak prerogatif yang dimiliki oleh seorang kepala negara dan kepala pemerintahan. Menteri tidak hanya bersedia menerima mandat menjalankan tugas pemerintahan.
"Jangan hanya siap diangkat, harus siap dicopot juga," tegas Erick sebagaimana dikutif dari Kompas.TV, Jakarta, Sabtu,(11/07/2020)
Kementerian BUMN selama ini, sering mendapatkan sorotan dari masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari beberapa keputusan yang diambil seorang menteri Erick dalam menata kementerian tersebut.
Terlepas dari penilaian masyarakat, menurut Erick, presiden berhak memberikan penilaian terhadap kinerja dari para menterinya. Hasil pengamatan presiden bisa saja menjadi pertimbangan dalam merombak susuanan kabinet yang ada.
Karena itu, lanjut Erick, dirinya mengaku siap dengan semua keputusan yang diambil oleh Jokowi. Ini merupakan bentuk kepatuhan sekaligus menghormati wewenang penuh yang dimiliki oleh presiden sesuai dengan amanat konsitusi.
Rencana perombakan susunan kabinet pertama kali disampaikan sendiri oleh Presiden Jokowi. Hal ini ia sampaikan pada saat rapat kabinet paripurna, Kamis,(18/06) yang lalu.
Pada kesempatan tersebut, Jokowi secara terbuka menyampaikan rasa kecewaan atas kinerja para menteri, yang menurutnya belum memuaskan.
Kemarahan presiden ini ramai ditanggapi oleh masyarakat setelah ditayangkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden seminggu kemudian.
"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan," kata Jokowi.
Kemarahan presiden tidak terlepas dari bencana non alam Covid-19 yang dialami Indonesia saat ini. Pemerintah telah mengalokasikan dana penanganan Covid-19, namun, serapannya masih kecil bahkan ada anggaran yang belum sama sekali digunakan.
Karena itu, presiden meminta kepada menteri dan pimpinan lembaga, merasakan betul penderitaan yang dialami oleh masyarakat Indonesia selama pandemi Covid-19. Hal ini karena wabah corona tidak berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga kepada sektor ekonomi masyarakat.
"Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja, jangan linear, jangan menganggap ini normal.Bahaya sekali kita. Saya lihat masih banyak kita yang menganggap ini normal," tutupnya.*