INDONEWS.ID

  • Rabu, 22/07/2020 14:01 WIB
  • Keras! Sejumlah Kritik Terhadap Kebijakan Jokowi Prioritaskan Ekonomi ketimbang Kesehatan

  • Oleh :
    • Rikard Djegadut
Keras! Sejumlah Kritik Terhadap Kebijakan Jokowi Prioritaskan Ekonomi ketimbang Kesehatan
Wamen BUMN sekaligus Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Budi Gunadi Sadikin (Foto: Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk lembaga ad hoc baru untuk menangani dampak pandemi virus corona (Covid-19) bernama Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Komite ini terdiri dari tiga yakni Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Baca juga : Sastrawan Apresisasi Corpus Puisi Pandemi Karya Akademisi dari Berbagai Perguruan Tinggi

Jokowi menunjuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Komite Kebijakan di mana Menteri BUMN Erick Thohir sebagai ketua pelaksana.

Sementara Satgas Penanganan Covid-19 dipimpin oleh Doni Monardo yang sebelumnya memimpin Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Sementara Satgas Pemulihan Ekonomi diisi oleh Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin.

Baca juga : Mendagri Tito Ingatkan Pilkada Momentum Lawan Total Pandemi Covid-19

Merujuk pada Pasal 4 Perpres 82 tahun 2020, Erick Thohir sebagai Ketua Pelaksana Komiti Kebijakan kewenangan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan Satgas Penanganan Covid-19 dan Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Dengan pembentukan Komite ini, Pemerintah menyatukan penanganan ekonomi dan covid-19.

Baca juga : Ibu Rumah Tangga Memiliki Peran Penting Tekan Penularan Covid-19 Kluster Keluarga

Namun pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengkritik pembentukan tim baru tersebut. Ia menilai komposisi tim dalam komite ini lebih kental nuansa penanganan ekonomi ketimbang penanganan kesehatan dampak Covid-19.

Trubus menilai pembentukan tim tersebut berpotensi meminggirkan sektor kesehatan dalam penanganan pandemi virus corona di Indonesia.

"Saya lihat sangat kental nuansa penanganan ekonomi ketimbang kesehatannya. Kan corona belum sampai puncaknya. Artinya public health potensial dimarginalkan," kata Trubus kepada CNNIndonesia.com, Selasa (21/7).

Trubus mengatakan potensi meminggirkan sektor kesehatan itu terlihat ketika Satgas Penanganan Covid-19 tak berdiri sendiri untuk menangani pandemi virus corona. Satgas itu justru dilebur dalam satu kesatuan dalam komite baru tersebut.

"Tetapi agar tak terlihat di mata publik seolah-olah seperti termarginalisasi itu, jadi itu satgas yang membidangi public health-nya disatukan dalam komite itu," ujarnya.

Trubus mengatakan pembentukan tim baru ini semakin membuktikan bahwa lembaga sebelumnya tak berjalan secara efektif menangani pandemi virus corona.

Menurutnya, Jokowi seharusnya bisa memanfaatkan Kementerian Kesehatan hingga Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menjalankan tugas menangani Covid-19 tanpa perlu membentuk lembaga baru.

Trubus pun meragukan tim baru tersebut bisa berjalan dengan baik dalam mengatasi dampak pandemi virus corona di bidang kesehatan maupun perekonomian Indonesia secara simultan.

"Sebelumnya kan kita banyak membentuk tim terkait, misalnya tim gugus tugas itu. Tim itu juga kelihatannya enggak efektif juga karena jumlah positif corona naik terus enggak tertangani," kata Trubus.

Lebih lanjut, Trubus mengatakan tim baru ini dibentuk semata-mata karena pemerintah khawatir ancaman resesi ekonomi akibat pandemi. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran minus 4 persen sampai minus 4,8 persen pada kuartal II 2020.

"Khawatir pemerintah terjadi krisis ekonomi. Apalagi negara kita bersebelahan sama Singapura yang sedang resesi. Makanya dibentuk tim baru ini, sebagai preventif itu," ujarnya.

Prioritas Tangani Covid-19

Sementara itu Ahli Epidemiologi Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman mengaku tak mempersoalkan tim baru yang dibentuk Jokowi tersebut. Namun, ia meminta penanganan Covid-19 menjadi yang utama dan prioritas dalam tim tersebut.

"Yang penting konsen dengan programnya, strateginya. Selama strateginya mengutamakan eliminasi [Covid-19], apapun namanya, tetap sangat bagus," kata Dicky.

Meskipun demikian, Dicky memandang berbahaya bila tim baru bentukan Jokowi itu hanya memprioritaskan penanganan ekonomi. Ia menilai tim itu akan sia-sia jika strategi penanganan pandemi virus corona dipinggirkan dan tak diutamakan pemerintah.

"Jadi agak rawan dan berbahaya kalau hanya ekonomi dan eliminasi [Covid] terpinggirkan. Ini bukan harapan kita," ujarnya.

Dicky mengatakan bahwa virus corona merupakan musuh bersama secara global. Karena itu, ia menyarankan agar pemerintah tak terlalu sibuk mengurusi persoalan ekonomi terlebih dahulu di tengah pandemi yang belum usai.

Menurut Dicky, Indonesia belum mengalami puncak penyebaran virus corona. Karena itu, pelbagai penanganan Covid-19, seperti tes massal, isolasi pasien hingga pemberian sanksi bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan wajib menjadi prioritas pemerintah.

"Ibarat serangan musuh. Kita jangan sibuk dagang dulu. Hadapi dulu musuhnya, di bawah pimpinan presiden harus kita lawan ini. Karena strategi ini sangat efektif melawan pandemi," kata Dicky.

Hingga kemarin, Selasa (21/7), jumlah kumulatif kasus positif virus corona mencapai 89.869 orang. Dari jumlah tersebut, 48.466 orang dinyatakan telah sembuh dan 4.320 orang lainnya meninggal dunia.

Tambahan kasus positif 1-20 Juli, mencapai 31.829 orang. Rata-rata kasus baru bertambah hampir 1.600 dalam waktu 24 jam. Jumlah ini sudah melampaui angka tambahan kasus sepanjang Juni yakni sebanyak 29.912 orang.

Sebelumya Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan alasan Presiden Joko Widodo membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan menggantinya dengan Satuan Tugas Covid-19.

Menurut Pramono, peleburan ini didasari persoalan kesehatan dan ekonomi dalam penanganan Covid-19 yang tak bisa dipisahkan.

"Kenapa kemudian presiden mengeluarkan kebijakan ini? Karena memang disadari antara persoalan Covid-19, yakni persoalan kesehatan dan ekonomi tidak bisa dipisahkan," ujar Pramono usai rapat tertutup bersama Jokowi dan sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/7).

Ia menyampaikan pesan Jokowi yang selalu mengingatkan agar mengatur rem dan gas dalam pengendalian Covid-19. Dalam hal ini adalah menyeimbangkan persoalan kesehatan dan ekonomi.

Pramono mengklaim penanganan di bidang kesehatan saat ini membaik seiring dengan peningkatan jumlah pasien sembuh. Untuk itu, persoalan di bidang ekonomi juga harus segera diselesaikan.

"Dari waktu ke waktu sekarang tingkat kesembuhan semakin baik, menggembirakan, maka persoalan ekonomi juga harus ditangani secara baik," ucap Pramono.*

Artikel Terkait
Sastrawan Apresisasi Corpus Puisi Pandemi Karya Akademisi dari Berbagai Perguruan Tinggi
Mendagri Tito Ingatkan Pilkada Momentum Lawan Total Pandemi Covid-19
Ibu Rumah Tangga Memiliki Peran Penting Tekan Penularan Covid-19 Kluster Keluarga
Artikel Terkini
Sastrawan Apresisasi Corpus Puisi Pandemi Karya Akademisi dari Berbagai Perguruan Tinggi
Bertemu Moeldoko, Rizal Ramli: Sudah Lama Ndak Nikmati Cigar Berdua
Pendaftaran Beasiswa Unggulan Dibuka 21 September Hingga 3 Oktober 2020
Mendagri Tito Ingatkan Pilkada Momentum Lawan Total Pandemi Covid-19
Ibu Rumah Tangga Memiliki Peran Penting Tekan Penularan Covid-19 Kluster Keluarga
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
faramir