Jakarta, INDONEWS.ID - Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi menilai komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat terkait dengan covid-19 masih kurang efektif. Pasalnya, masih ada masyarakat yang belum mengetahui Virus Corona atau Covid-19 di tanah air.
Dirinya menilai lemahnya komunikasi itu tidak hanya terjadi di tingkat pusat. tetapi juga untuk pemerintah daerah (Pemda). Karena itu, dirinya mengungkapkan jika hal tersebut menjadi contoh pentingnya komunikasi publik yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat hingga ke lapisan paling bawah.
“Sampai hari ini, belum ada perpaduan yang baku bagaimana atasi Covid ini. Dampak dari wabah ini harus dikelola melalui komunikasi publik pemerintah,” kata Johan dalam diskusi virtual bertema "Komunikasi Publik Dalam Penanggulangan Covid-19 di Era New Normal yang digelar di Jakarta, Rabu (5/8/2020).
Johan menceritakan, saat itu dirinya tengah berkunjung ke daerah pemilihannya di Ponorogo, Jawa Timur. Kala itu, Johan meninjau salah satu desa di puncak gunung yang menjadi korban longsor.
Di lokasi tersebut, dia mendapati warganya yang sama sekali tidak tau tentang Covid-19.
"Ini sama sekali tidak terinformasi berkaitan dengan pandemi Covid-19. Jadi tidak ada info yang sampai ke mereka padahal itu bulan April, ya," kata Johan.
"Ini kemudian yang nyata saya alami. Artinya apa? Artinya, itu ada informasi yang belum sampai ke level di grassroot," sambung pria yang juga mantan Juru Bicara (Jubir) Presiden ini.
Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, komunikasi publik menjadi satu hal yang vital. Karena itu, dirinya menegaskan tidak boleh ada ruang kosong yang diisi oleh berita bohong atau hoaks.
"Pemerintah sejatinya bisa memahami bahwa penularan virus ada pada keseharian publik," timpalnya.
Maka, pemerintah pun seharusnya bisa menyampaikan hingga mempengaruhi perilaku publik itu sendiri.
"Untuk kepentingan apakah itu? Hentikan penularan atau atasi pandemi Covid-19. Jadi memegang peranan yang sangat penting, ya," ujarnya.
Dia juga mengkritisi kesimpangsiuran informasi, terutama pada awal-awal kemunculan wabah ini. Antara informasi yang disampaikan Jubir Pemerintah berbeda dengan data yang diungkap oleh seorang gubernur. Akibatnya menimbulkan kegaduhan dan kebingungan dalam masyarakat.
“Kita masih ingat ketika pengumumana yang disampaikan Jubir itu agak beda dengan yang disampaikan oleh salah satu gubernur. Kemudian memicu pro dan kontra dikaitkan dengan kepercayaan publik atas sumber informasi,” tegas Johan.
Dia berharap ke depan, komunikasi publik bisa lebih baik. Koordinasi dan sinergi harus ditingkatkan lagi antara pemerintah pusat dan Pemda. Informasi cukup disampaikan oleh satu leader yaitu Jubir Pemerintah. (rnl)