Jakarta, INDONEWS.ID - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar mengungkapkan bahwa pihaknya banyak menerima laporan masalah penyaluran bantuan sosial (bansos) di daerah. Ratusan laporan masyarakat masuk melalui aplikasi Jaga Bansos.
Sejak diluncurkan pada 29 Mei 2020, hingga 7 Agustus 2020 JAGA Bansos menerima total 894 keluhan terkait penyaluran bansos di 243 pemda terdiri dari 224 pemerintah kabupaten/kota dan 19 pemerintah provinsi.
Keluhan yang paling banyak disampaikan adalah tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar yaitu berjumlah 369 laporan.
"Hingga 7 Agustus 2020, Jaga Bansos sudah menerima total 894 keluhan terkait penyaluran bansos di 243 pemda (pemerintah daerah), terdiri dari 224 pemerintah kabupaten atau kota dan 19 pemerintah provinsi," ujarnya dalam telekonferensi di Jakarta, Selasa, (18/8/2020).
Selebihnya masih dalam proses verifikasi, dan konfirmasi kelengkapan informasi/data laporan kepada pelapor.
Disampaikan Lili, banyak laporan yang diterima oleh KPK ini adalah tidak menerima bansos. Padahal, mereka sudah mendaftar sebagai penerima bansos.
"Ada 369 laporan tentang hal tersebut dan ini telah KPK teruskan kepada pemda atau kementerian dan lembaga terkait untuk segera ditindaklanjuti," ujar Lili.
Lili menyampaikan 375 dari 894 keluhan sudah ditindaklanjuti pemerintah daerah terkait. Ada 207 laporan yang masih ditindaklanjuti.
"Kemudian selebihnya masih dalam proses konfirmasi dan verifikasi kelengkapan informasi atau data laporan kepada pelapor," tandasnya. (rnl)