INDONEWS.ID

  • Selasa, 15/09/2020 19:20 WIB
  • MK Gelar Sidang Gugatan Presidential Threshold Rizal Ramli Senin Pekan Depan

  • Oleh :
    • very
MK Gelar Sidang Gugatan Presidential Threshold Rizal Ramli Senin Pekan Depan
Rizal Ramli bersama kuasa hukum Refli Harun. (Foto: Ist)

 

Jakarta, INDONEWS.ID -- Gugatan terhadap UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan tokoh nasional DR. Rizal Ramli dan Abdulrachim Kresno menemui titik terang.

Baca juga : Jefri Gultom Terpilih Sebagai Ketua Umum GMKI Periode 2020-2022

Gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada Jumat (4/9) ini berkaitan dengan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) di dalam UU Pemilu.

Pada Senin (14/9), MK telah berkirim surat kepada kuasa hukum Rizal Ramli dan Abdulrachim Kresno, Refly Harun.

Baca juga : Cuaca Ekstrem, BMKG Keluarkan Peringatan Dini

Dalam surat bernomor 588.74/PAN.MK/9/2020 yang berisi perihal panggilan sidang itu, Refly Harun diminta untuk datang memenuhi panggilan sidang perdana kasus ini.

Sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan itu akan digelar pada Senin depan (21/9). Surat yang diteken Panitera MK, Muhidin itu mewajibkan kepada Refly Harun untuk datang memenuhi undangan.

Baca juga : Efek Luhut di Tokyo, Jepang Siap Tanamkan Modal di Nusantara Investment Authority

Namun demikian, lantaran masih meningkatnya pandemi Covid-19, sidang akan digelar secara virtual.

Seperti dikutip rmol.id, gugatan ini diajukan lantaran pihak Rizal Ramli dan Abdulrachim Kresno menginginkan adanya pilpres yang lebih berkualitas dan juga fair.

Setidaknya ada dua argumen yang dibawa dalam pengajuan gugatan tersebut. Pertama argumentasi yang bersifat konstitusional dan nonkonstitusional.

Dalam argumen konstitusional, Refly Harun mengurai bahwa setelah Pemilu 2019 lalu, ada empat partai politik yang kehilangan hak konstitusionalnya untuk bisa mengusung atau mengajukan calon presidennya, yaitu PSI, Garuda, Berkarya, dan Perindo.

Keempatnya tidak bisa mengusung calon karena tidak punya suara atau kursi di Pemilu 2014. Sementara kondisi serupa juga berpotensi besar terjadi di Pemilu 2024. Padahal partai memiliki hak konstitusional untuk mengusung calon.

Hal ini lantaran ada aturan mengenai syarat partai atau gabungan partai yang boleh mengusung pasangan capres dan cawapres harus memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah di level nasional.

“Nah, hak konstitusional ini secara teoritis tidak boleh dihilangkan di peraturan di bawahnya, di UU. Ini hak konstitusional hak di atas sudah,” ujarnya.

Sementara terkait argumen nonkonstitusional, Refly menjelaskan bahwa tentang keputusan MK yang pernah menolak uji materi presidential threshold. Refly mengaku tidak bisa menerima argumentari MK yang menyebut memperkuat sistem presidensial.

“Itu kan hipotesis. MK mengatakan bahwa itu legal policy. Nah, kalau kita pakai argumentasi nonkonstitusionalnya, damage-nya luar biasa yang namanya presidential treshold ini, kan. Itu argumenasi nonkonstitusional,” demikian Refly. (Very)

 

Artikel Terkait
Jefri Gultom Terpilih Sebagai Ketua Umum GMKI Periode 2020-2022
Cuaca Ekstrem, BMKG Keluarkan Peringatan Dini
Efek Luhut di Tokyo, Jepang Siap Tanamkan Modal di Nusantara Investment Authority
Artikel Terkini
Kaukus Pemuda Indonesia Timur Dukung TNI-POLRI Tegakkan Kedaulatan NKRI
Demi Kepastian Hukum, Ke-14 Kasus Hukum yang Menimpa Rizieq Pantas Dibuka
BNPB:Ekosistem Garis Pantai Penting untuk Mitigasi Bencana Tsunami di Selatan Jawa
Dukung PEN, PNM Respon Positif Penyaluran Kredit BNI Melalui PNM
Bersama PNM, BNI Saluran Kredit Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
faramir