Jakarta, INDONEWS.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minta tambahan Jaksa ke Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejaksaan Agung untuk ditempatkan di divisi baru yang akan dibentuk lembaga antirasuah dalam waktu dekat.

Hal tersebut, lantaran untuk diperbantukan di lembaga antirasuah. Langkah ini menyusul perubahan struktur organisasi KPK yang menambah sejumlah posisi dan jabatan.

Deputi Penindakan KPK, Karyoto tidak menjelaskan lebih detail divisi apa yang bakal dibentuk KPK itu. Dia hanya menjelaskan bahwa divisi baru tersebut membutuhkan banyak personil Jaksa yang bakal ditugaskan menjadi tim pendamping di lapangan.

"Karena bakal ada Korsub baru untuk Jaksa-Jaksa yang mendampingi di lapangan," kata Karyoto, Kamis (19/11/2020).

Karyoto optimistis divisi baru yang dibentuk KPK tersebut bisa membuat hubungan Kejaksaan dan KPK semakin harmonis dan kuat untuk melakukan supervisi dalam menangani perkara tindak pidana korupsi.

"Kami datang ke Gedung Bundar ini hanya untuk koordinasi saja terkait rencana penambahan Jaksa itu," ujarnya.

Sementara itu, diberitakan sebelumnya, KPK mengubah struktur organisasi melalui Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK. Peraturan tersebut ditetapkan pada 6 November 2020 oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan diundangkan pada 11 November 2020.

KPK berencana menambah 100 penyidik baru untuk ditempatkan di bidang penindakan. Nantinya, mereka akan ditempatkan di beberapa bagian seperti penuntutan, penyelidikan, penyidikan, hingga spesialis asset tracking.

Selain terkait struktur baru, sebelumnya KPK sempat menjelaskan bahwa Kejagung sudah mengirimkan 23 jaksa untuk mengikuti seleksi.

"Sejauh ini pihak Kejaksaan Agung sudah mengirimkan 23 personil jaksa untuk ikut seleksi sebagai JPU KPK yang sekaligus juga sebagai penyelidik dan penyidik KPK," ucap Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri pada 27 Oktober 2020 silam

Melalui Perkom Nomor 7 Tahun 2020 ini, KPK menambah 19 posisi dan jabatan yang tidak tercantum pada perkom sebelumnya. Ke-19 posisi dan jabatan baru itu ialah Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Direktorat Jejaring Pendidikan, Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi.

Lalu, Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi, Sekretariat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.

Kemudian, Direktorat Antikorupsi Badan Usaha, Deputi Koordinasi dan Supervisi, Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I-V, Sekretariat Deputi Koordinasi dan Supervisi.

Selanjutnya, Direktorat Manajemen Informasi, Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi, Staf Khusus, Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi, dan Inspektorat.

Sementara itu, ada tiga jabatan dan posisi yang dihapus melalui Perkom Nomor 7 Tahun 2020 yaitu Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, Direkorat Pengawasan Internal, dan Unit Kerja Pusat Edukasi Antikorupsi atau Anticorruption Learning Center (ACLC).

Perkom ini juga mengubah nomenklatur sejumlah jabatan misalnya Deputi Bidang Penindakan menjadi Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, serta Deputi Bidang Pencegahan menjadi Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring.

Penambahan, pengurangan, dan perubahan nomenklatur tersebut terlihat dari Pasal 6 Perkom Nomor 7 Tahun 2020 yang berbunyi:

Pimpinan membawahkan satuan dan unit organisasi yang terdiri atas:

a. Sekretariat Jenderal, yang terdiri atas:

1. Biro Keuangan

2. Biro Sumber Daya Manusia

3. Biro Hukum

4. Biro Hubungan Masyarakat, dan

5. Biro Umum

b. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, yang terdiri atas:

1. Direktorat Jejaring Pendidikan

2. Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi

3. Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat

4. Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi

5. Sekretariat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat

c. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, yang terdiri atas:

1. Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

2. Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik

3. Direktorat Monitoring

4. Direktorat Antikorupsi Badan Usaha, dan

5. Sekretariat Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring

d. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, yang terdiri atas:

1. Direktorat Penyelidikan

2. Direktorat Penyidikan

3. Direktorat Penuntutan

4. Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi, dan

5. Sekretariat Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi

e. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi, yang terdiri atas beberapa Direktorat Koordinasi dan Supervisi paling banyak 5 (lima) Direktorat sesuai strategi dan kebutuhan wilayah serta Sekretariat Deputi Koordinasi dan Supervisi.

f. Deputi Bidang Informasi dan Data, yang terdiri atas:

1. Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat

2. Direktorat Manajemen Informasi

3. Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Instansi dan Komisi

4. Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi, dan

5. Sekretariat Deputi Bidang Informasi dan Data

g. Staf Khusus

h. Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi

i. Inspektorat

j. Juru Bicara, dan

k. Sekretariat Pimpinan

Hanya saja, sejumlah pegiat antikorupsi mengkritik peraturan yang dianggal membuat struktur KPK jadi gemuk. Pegiat antikorupsi dari ICW, Kurnia Ramadhana lebih lanjut menengarai peraturan ini rentan digugat karena bertentangan dengan Undang-Undang tentang KPK. (rnl)