INDONEWS.ID

  • Senin, 23/11/2020 21:01 WIB
  • KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Stadion Mandala Yogyakarta

  • Oleh :
    • Ronald
KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Stadion Mandala Yogyakarta
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (foto : ilustrasi)

Jakarta, INDONEWS.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus dugaan korupsi proyek pembangunan stadion Mandala Krida Yogyakarta pada APBD tahun anggaran 2016-2017. Dalam penanganan kasus ini, KPK telah meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan.

"Saat ini sedang dilakukan penyidikan oleh KPK dalam perkara dugaan korupsi pekerjaan pembangunan stadion Mandala Krida APBD TA 2016-2017 di pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (23/11/2020).

Baca juga : Sebut TWK KPK Amburadul dan Bias, Rizal Ramli Minta Menteri Tjahjo Bertanggung Jawab

Seiring dengan ditingkatkannya penanganan perkara ke tahap penyidikan, KPK disebut telah menetapkan tersangka dalam kasus ini. Ali Fikri tak membantah mengenai hal tersebut.

Namun Ali belum menyampaikan informasi lebih detail terkait penyidikan perkara dugaan korupsi ini. Hanya saja, Ali juga belum bisa menyampaikan pihak-pihak mana saja yang ditetapkan sebagai tersangka.

Baca juga : Dikabarkan Tak Lolos TWK, Sosok Ini Pimpin Tim KPK OTT Bupati Nganjuk
"Untuk pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka belum bisa kami sampaikan saat ini," ujarnya
 
Ali mengatakan pengumuman penetapan tersangka akan dilakukan bersamaan dengan upaya paksa penangkapan atau penahanan para tersangka.
 
"Untuk itu pada waktunya nanti akan kami sampaikan siapa saja yang telah ditetapkan sebagai tersangka," katanya.
 
Dirinya juga akan menyampaikan informasi lebih lanjut di kemudian hari.

"Setiap perkembangan perkara ini pasti akan kami sampaikan kepada publik secara transparan dan akuntabel sebagimana amanat UU KPK," sambungnya.

Diketahui, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPK) telah melakukan investigasi terhadap pengadaan pekerjaan konstruksi pembangunan Stadion Mandala Krida APBD 2016 dengan nilai Rp 41 miliar dan APBD 2017 dengan pagu anggaran Rp 44 miliar. KPPU kemudian melakukan penyelidikan terhadap pejabat pembuat komitmen, bagian layanan pengadaan dan enam kontraktor.

Baca juga : TWK Alih Status KPK Menjadi ASN Dinilai Wajar dan Tidak Perlu Diragukan

Dari proses investigasi dan persidangan, KPPU menyimpulkan adanya persekongkolan antara enam kontraktor yang mengikuti tender dan menjatuhkan denda dengan total senilai Rp 7,8 miliar. Putusan itu diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak Kasasi yang diajukan keenam kontraktor. (rnl)

Artikel Terkait
Sebut TWK KPK Amburadul dan Bias, Rizal Ramli Minta Menteri Tjahjo Bertanggung Jawab
Dikabarkan Tak Lolos TWK, Sosok Ini Pimpin Tim KPK OTT Bupati Nganjuk
TWK Alih Status KPK Menjadi ASN Dinilai Wajar dan Tidak Perlu Diragukan
Artikel Terkini
TNI AL Tingkatkan Diplomasi Melalui ANCM
Kasal Terima Pelaporan Korps Kenkat 14 Pati TNI AL
Bamsoet: Tindak Aksi Premanisme Debt Collector dan Beri Saksi Berat Perusahaan Leasing
DAAI TV Gelar Idul Fitri Bersama Wapres Ma`ruf Amin dan Penyanyi Sulis
Idul Fitri, Wasekjen MUI: Umat Wajib Iman, Aman dan Imun
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas