Jakarta, INDONEWS.ID - Salah satu alasan menguat muncul ke publik mengenai pencopotan Irjen Rudy Sufahriadi dari Kapolda Jawa Barat dan Irjen Nana Sudjana dari Kapolda Metro Jaya yakni penegakan protokol kesehatan. Keduanya dinilai tidak mampu menegakan aturan protokol kesehatan di wilayah masing-masing.
Pengamat Politik Jim Lomen Sihombing menyampaikan pendapat berbeda melihat pencopotan kedua Kapolda tersebut. Menurut Jim , pencopotan Kapolda Jawa Barat dan Kapolda Metro Jaya lebih dititikberatkan pada persiapan pergantian kepemimpinan tertinggi di organisasi kepolisian.
"Ini kan sudah masuk fase persiapan pergantian kapolri berarti dibutuhkan regenerasi di tubuh Polri. Lalu, siapa -siapa calonnya?. Salah satunya adalah Kapolda` di Mabes Polri juga ada," kata Jim Lomen kepada Indonews.id di Jakarta, Rabu,(25/11/2020)
Eksponen gerakan mahasiwa 98 ini lebih lanjut menjelaskan, pertarungan menuju kursi nomor satu di tubuh kepolisian sebenarnya dapat dibaca pada upaya kepolisian menangani aksi demonstrasi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja. Dapat dilihat, kepolisian tampak tidak cukup solid menangani aksi massa yang besar menentang Omnibus Law.
Dari pola penanganan gerakan demonstrasi tersebut, dapat dibaca bahwa perebutan kursi nomor kepolisian, bukan sekedar permainan biasa. Perebutan kursi Kapolri tersebut merupakan permainan level elit yang melibatkan semua bentuk cara, intrik bahkan tipu daya untuk saling menjatuhkan satu sama lain di dalam tubuh kepolisian.
"Pertarungan ini bukan sesuatu yang sederhana. Kalau mau melihat pertarungan ini sebenarnya dimulai pada saat penanganan demonstrasi menolak omnibus law cipta kerj. Itu kelihatan betul itu, bahwa rantai komando di tubuh Polri ini menurut saya tidak solid," tegas Jim Lomen.
Sementara itu, melihat situasi yang berkembang di Jakarta selama dua pekan terakhir, menurutnya, tidak lari jauh pergantian Kapolri. Satu sisi, ada yang dipersiapkan untuk menjadi Kapolri, sementara sisi lain, ada yang mesti kendalikan untuk menghentikan langkah kakinya menuju kursi tertinggi di tubuh kepolsian.
Penilaian banyak pihak bahwa kedua Kapolda yang dicopot oleh Kapolri Idham Azis karena alasan penegakkan protokol kesehatan, menurut Jim Lomen, menang benar adanya. Karena, aturan protokol kesehatan wajib dilaksanakan semua pihak tanpa terkecuali.
Mengingat kejadian kerumunan terjadi di Jakarta dan Jawa Barat, maka yang bertanggunjawab adalah jajaran kepolisian di wilayah tersebut. Konsekuensinya, jabatan diganti oleh orang lain sesuai dengan keputusan Kapolri.
Namun, mantan aktivis 98 ini kembali menegaskan, alasan penegakan protokol kesehatan itu sebenarnya menjadi pintu masuk. Jadi, Kapolri memiliki alasan kuat untuk mencopot kedua dari jabatan Kapolda.
"Nah hiru pikuk di Jakarta ini sebenarnya bagian dari dinamika pergantian kepemimpinan tertinggi di Polri," pungkasnya.*