Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden Jokowi telah mengangkat Sakti Wahyu Trenggono menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan menteri yang sebelumnya yang bersamalah. Ia telah dilantik bersama 6 Menteri lainnya pada Hari Rabu (23/12/2020) yang lalu. Pengusaha muda Aldi Dwi Prastianto menaruh harapan besar bagi Menteri KKP yang baru dan mendukung langkah yang dilakukan Menteri Trenggono dalam menghentikan serta mengevaluasi kembali kebijakan benur lobster.
Kementerian KKP selama ini sering mendapat sorotan akibat dampak kinerja serta program yang belum tepat sasaran seperti Gemar Makan Ikan dan Pasar Laut yang diluncurkan belum satu tahun ini banyak menuai kritik dari berbagai pihak pelaku Usaha Sektor Kelautan.
"DFW Indonesia mendata tingkat konsumsi ikan di Pulau Jawa baru di kisaran 36,37 Kilogram per kapita, hal ini sungguh menyedihkan dan suatu ironis mengingat selama ini perdagangan dan transportasi logistik ikan selalu melewai jalur Pulau Jawa menuju Pelabuhan di Pulau Jawa," kata Aldi kepada media di Jakarta, Kamis(31/12/2020).
Rendahnya realisasi konsumsi masyarakat terhadap ikan membuat dirinya khawatir dan memprihatinkan sehingga harus ada upaya dari kementerian terkait untuk melakukan perbaikan dalam tataran kebijakan.
"Sedih sekali, dalam kondisi ini tentu kita harus sebisa mungkin menggenjot Produksi dan Konsumsi Domestik dalam rangka mengantisipasi pelemahan permintaan ikan di pasar global, oleh karena itu diperlukan penguatan konsumsi ikan di Pulau Jawa mengingat Pulau Jawa merupakan kunci dan tolak ukur kesuksesan perekonomian Nasional saat ini," tegasnya.
Lebih lanjut, Aldi Prastianto menilai Program Gemar Makan Ikan dan Pasar Laut Kementerian Kelautan terlalu membosankan dan monoton.
"Harusnya didukung Festival yang lebih populer melibatkan ibu-ibu dan influencer sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Dan juga kegiatan ini hanya sering diselenggarakan di Luar Pulau Jawa yang notabenya wilayah tersebut sudah sangat tinggi tingkat konsumsi ikannya," katanya.
Aldi menyayangkan program tersebut terkesan hanya bersifat seremonial tanpa mengidentifikasi masing-masing teritori di dalam negeri.
"Mestinya KKP membuat strategi dan pendekatan khusus dan segmentatif per wilayah terutama untuk meningkatkan tingkat konsumsi ikan di Pulau Jawa karena tingkat makan ikan orang Papua, Maluku, dan Sulawesi sudah tinggi," ungkapnya
Menurut Aldi, kegiatan webinar atau seminar online untuk menggairahkan minat konsumen dalam bentuk daring tidak disalahkan terlebih saat ini kita sedang menghadapi permasalahan Covid-19 dan itu juga merupakan media dalam menambah wawasan serta knowledge kita dengan para pelaku usaha perikanan, namun bukan itu yang menjadi fokus utama Kementerian KKP.
"Ya, kalau hanya sekedar seminar dan webminar saya rasa sekelas organisasi saja bisa melakukan. Coba lihat saja KADIN, HIPMI, APINDO, bahkan kami di KNPI pun juga sering kok membuat seminar/webminar. Tapi kan wajarlah kami tidak punya Policy/Kebijakan yang menyeluruh. Apalagi kita ini organisasi yang butuh banyak koordinasi dan konsolidasi dalam menyamakan pikiran dan persepsi, jadi saya rasa wajar dong," tegas Aldi.
Ia berharap, Menteri Kelautan dan Perikanan segera mengevaluasi dan membenahi program tersebut dengan menyarankan agar KKP bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dalam meningkatkan konsumsi ikan per kapita di Indonesia.
Kedua kementerian tersebut dinilai dapat menghasilkan program edukasi tentang manfaat dan nilai gizi ikan kepada masyarakat. Namun jika itu tidak dilakukan untuk menaikan jumlah konsumsi ikan di Indonesia maka menyajikan ikan berkualitas di Indonesia tidak mencapai hasil maksimal.
"Segeralah Pak Menteri benahi programnya karena kita di swasta menanti gebrakan serta terobosan yang populis. KKP sebagai pembuat kebijakan sebaiknya lebih fokus membuat kebijakan yang Pro Rakyat dan Pro Nelayan. Bukan hanya program tersebut dengan menggelar festival makan gratis saja karena itu lebih bersifat seremonial. Namun setelah itu tidak ada upaya keberlanjutan dalam membina program tersebut seperti melakukan pendekatan terhadap masyarakat, melakukan monitoring perkembangan konsumsi dan mengevaluasi program tersebut," imbuh Aldi.
Namun, menurut Aldi Dwi Prastianto yang juga sebagai Bendahara Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi DKI Jakarta, program tersebut bisa saja diteruskan dengan mengubah konsep dan merebranding kembali secara lebih tertata dan jelas arahnya.
Sudah semestinya KKP serius melakukan dan mulai mengedukasi serta sosialisasi lagi berkaitan dengan para pembudidaya ikan atau pelaku usaha yang mulai beralih ke digital / e-commerce bahkan merambah ke bisnis Retail Market.
"Kalau mau diteruskan syaratnya benahi sistemnya, dorong agar semua pelaku sektor kelautan masuk dan menjual melalui Sektor Retail Modern Market karena kita jarang sekali menemukan produk perikanan disana. Bilamana kekurangan permodalannya untuk masuk ke sana, dibantu oleh KKP sendiri atau kolaborasi dengan BUMN Sektor Perikanan. Saya rasa ini bisa lebih menggairahkan para pelaku usaha perikanan dan efeknya akan berpengaruh terhadap produk yang dijual hingga sampai ke tangan konsumen," tegas Aldi.
Selain itu, Aldi Prastianto menilai bila ingin diteruskan program gEMAR mAKAN ikann dan Pasar Laut, pemerintah wajib memberikan juga bantuan subsidi kepada para konsumen sehingga konsumen menerima harga yang murah di pasaran.
"Harga ikan sampai ke pasar juga mahal. Itu yang memberatkan kalau kita putus mata rantainya dengan sistem aplikasi maupun bantuan subsidi Pemerintah ini bukan hanya meringankan tetapi dampak kebijakan KKP dirasakan juga oleh masyarakat," terangnya.
Senada dengan Aldi Prastianto, Teofilus selaku Ketua Bidang Advokasi Kebijakan Publik KNPI DKI Jakarta menambahkan, Menteri KKP harus bisa mewujudkan visi presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia menjadi nyata.
"Saya mendorong Menteri KKP yang baru untuk membuat gebrakan nyata yang berpihak pada hajat hidup nelayan dan strategi pemasaran yang tepat sasaran sehingga memutus mata rantai tengkulak," pungkas Teofilus.*