Jakarta, INDONEWS.ID -- Calon tunggal Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesa (Kapolri) Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo hari ini menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI. Uji kelayakan Kapolri itu dimulai sekitar 10.05 WIB.
Sigit yang diberi waktu selama 60 menit itu mengutarakan program kerjanya saat nanti menjabat Kapolri dengan judul “Komitmen Transformasi Polri Menuju Polri yang PRESISI”.
Sigit mengatakan, program yang akan dijalankannya itu merupakan kelanjutan dari program yang telah dilaksanakan dua Kapolri sebelumnya, Tito Karnavian dengan Program Promoter, serta Idham Aziz Penguatan Promoter.
Menanggapi pencalonan Listyo Sigit Prabowo dan uji kelayakannya sebagai Kapolri tersebut, analis intelijen dan terorisme Stanislaus Riyanta mengatakan, sebagai Kapolri, Sigit mempunyai strategi dan konsep untuk mereformasi dan membawa Polri lebih baik, lebih presisi.
“Karena itu, diharapkan bisa menjaga Polri yang solid dan dicintai masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Rabu (20/1).
Sigit, kata Stanislaus, melanjutkan program Polri Promoter yang digagas Tito Karnavian dengan program Presisi yaitu prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.
“Kecerdasan strategi dengan prinsip pertama yaitu prediktif menunjukkan bahwa Polri harus cerdas dengan kemampuan intelijen yang mampu deteksi dini dan cegah dini ancaman,” katanya.
Selanjutnya, prinsip responsibilitas, menuntut Polri untuk bertanggung jawab atas tugasnya yang melindungi dan mengayomi masyarakat. “Dan prinsip transparansi berkeadilan ini mengarah pada tindakan atau penegakan hukum yang transparan dan adil,” ujar alumnus Pascasarjana Kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia itu.
Uji kelayakan calon Kapolri ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI, Herman Hery dari Fraksi PDIP. Sigit diberi waktu sekitar 60 menit untuk memaparkan program kerjanya.
“Izinkan saya menyampaikan program kepimpinan, apabila saya dipercayai tugas sebagai Kapolri,” ujar Sigit di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Rabu (20/1/2020).
Sebelum uji kelayakan, Sigit menjelaskan telah menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak, antara lain dengan mantan Kapolri, rekan-rekan partai politik, dan elemen masyarakat dalam rangka berkomunikasi serta mempelajari penindakan hukum selama ini.
“Tidak boleh lagi ada hukum tajam ke atas tumpul ke bawah. Hukum yang berkeadilan, berbasis pada Hak Asasi Manusia (HAM), harus diutamakan,” ujarnya. (Very)