Jakarta, INDONEWS.ID - Ketua Fraksi Partai Demokrat yang juga merupakan Anggota Komisi VI Edhie Baskoro Yudhoyono, memberikan apresiasi terhadap langkah pemerintah khususnya Kementerian Koperasi dalam membantu UMKM selama masa pandemi. Adanya bantuan pemerintah dapat membantu sektor UMKM untuk bertahan di tengah kuatnya tekanan akibat pandemi yang masih berlangsung di Indonesia.
Pada kesempatan rapat tersebut, pria yang akrab disapa Ibas ini mengingatkan, Kementerian Koperasi perlu memikirkan lebih jauh tentang ekseksui di lapangan berkaitan dengan program pendampingan terhadap masyarakat ekonomi UMKM yang ada. Mengingat program tersebut belumnya sepenunya berjalan dengan baik apalagi di tengah berlangsung kondisi pertumbuhan ekonomi yang rendah dan utang negara yang semakin melambung.
"Kita apresiasi Kemenkop dalam semangat bantu UMKM di masa pandemi. Tapi, meskipun sosialisasi dan informasi program tersebut juga sudah banyak dilakukan, tetap masih ada sejumlah pertanyaan dan kendala yang ditemui para pendaftar," kata Ibas dalam rapat kerja Komisi VI dengan Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Jakarta, Kamis (21/1/2021).
Menurut Ibas, daftar penerima program yang ada kementerian koperasi untuk pelaku UMKM, tidak hanya sekedar terdaftar saja. Namun, ketika masyarakat sudah terdata dengan baik, pemerintah dalam hal ini kementerian terkait memiliki tanggung jawab untuk merealisasikan program tersebut.
Apalagi, lanjut Ibas, UMKM merupakan salah satu sektor ekonomi yang mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional. Karena itu, penting bagi kementerian terkait untuk melakukan pendampingan secara serius.
"Nah, ingat Pak, UMKM adalah penyokong program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sangat penting,’’ tukas Ibas lagi.
"Survival mode dulu. Baru sustainable mode. Setelah itu expanding and inovation mode on. Begitu semestinya, baru bisa dibilang naik kelas UMKM kita,’’ lanjutnya.
Di tengah persoalan yang ada, Ibas juga mengkritisi program bantuan presiden. Menurutnya, program bantuan presiden hingga saat ini belum semua terealisasi sehingga membuat keadaan masyarakat semakin terjepit selama pandemi Covid-19.
"Alih-alih seperti itu, kok ini tidak semua cair itu program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang telah terdaftar sesuai syarat. Alamak! Bantu saat bangkrut atau bantu sebelum bangkrut, Pak Menteri?," ungkapnya.
Ia menegaskan, keseluruhan pemikiran yang disampaikan pada saat rapat tersebut, merupakan gambaran kondisi ril yang terjadi di lapangan terutama masyarakat di daerah pemilihan. Masyarakat betul-betul mengharapkan kehadiran pemerintah untuk memperhatikan nasib rakyat kecil selama krisis Covid-19.
"Aspirasi dapil, Pak. Di tanah karasidenan Pawitandirogo (Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, Ponorogo) juga dihuni banyak usaha mikro kecil menengah UMKM) bahkan ultra mikro, Pak.Jadi tolonglah perhatikan nasib wong cilik, rakyat kecil ini 2,4 jt. Kan 28 triliun untuk 12 juta UMKM itu lumayan, itu pun belum seluruhnya. Karena kita tahu 80 prosen usaha daerah itu ya UMKM. Bantu UMKM, ekonomi kita bangkit, rakyat tersenyum!," pungkasnya.*