INDONEWS.ID

  • Jum'at, 29/01/2021 12:30 WIB
  • KPK Periksa Kepala Bappeda Bengkulu Terkait Kasus Korupsi Eks Menteri KKP

  • Oleh :
    • Rikard Djegadut
KPK Periksa Kepala Bappeda Bengkulu Terkait Kasus Korupsi Eks Menteri KKP
Tersangka kasus korupsi benih lobster di Kementerian Perikanan dan Kelautan, Edhy Prabowo dan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu Isnan Fajri (Foto: Collage)

Jakarta, INDONEWS.ID - Tim penyidik KPK juga menjadwalkan memeriksa Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu Isnan Fajri, Jumat (29/1).

Isnan Fajri sedianya akan dimintai keterangan seputar kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Isnan akan diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Baca juga : Sebut TWK KPK Amburadul dan Bias, Rizal Ramli Minta Menteri Tjahjo Bertanggung Jawab

"Saksi Isnan Fajri akan diperiksa untuk tersangka EP (Edhy Prabowo)," kata Ali Fikri.

Dalam kasus ini KPK menjerat Edhy Prabowo dan enam tersangka lainnya. Mereka adalah Safri (SAF) selaku Stafsus Menteri KKP, Siswadi (SWD) selaku Pengurus PT Aero Citra Kargo, Ainul Faqih (AF) selaku Staf istri Menteri KKP, Andreau Pribadi Misanta (APM) selaku Stafsus Menteri KKP, Amiril Mukminin (AM) selaku sespri menteri, dan Suharjito (SJT) selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa (DPP).

Baca juga : Dikabarkan Tak Lolos TWK, Sosok Ini Pimpin Tim KPK OTT Bupati Nganjuk

Edhy diduga telah menerima sejumlah uang dari Suharjito, chairman holding company PT Dua Putera Perkasa (DPP). Perusahaan Suharjito telah 10 kali mengirim benih lobster dengan menggunakan jasa PT Aero Citra Kargo (PT ACK).

Untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT Aero Citra Kargo dengan biaya angkut Rp 1.800/ekor. Perusahaan PT ACK itu diduga merupakan satu-satunya forwarder ekspor benih lobster yang sudah disepakati dan dapat restu dari Edhy.

Baca juga : TWK Alih Status KPK Menjadi ASN Dinilai Wajar dan Tidak Perlu Diragukan

Dalam menjalankan monopoli bisnis kargo tersebut, PT ACK menggunakan PT Perishable Logistics Indonesia (PLI) sebagai operator lapangan pengiriman benur ke luar negeri. Para calon eksportir kemudian diduga menyetor sejumlah uang ke rekening perusahaan itu agar bisa ekspor.

Uang yang terkumpul diduga digunakan untuk kepentingan Edhy Prabowo dan istrinya, Iis Rosyita Dewi untuk belanja barang mewah di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat pada 21-23 November 2020. Sekitar Rp 750 juta digunakan untuk membeli jam tangan Rolex, tas Tumi dan Louis Vuitton, serta baju Old Navy.

Edhy diduga menerima uang Rp 3,4 miliar melalui kartu ATM yang dipegang staf istrinya. Selain itu, ia juga diduga pernah menerima USD 100 ribu yang diduga terkait suap. Adapun total uang dalam rekening penampung suap Edhy Prabowo mencapai Rp 9,8 miliar.

Diduga upaya monopoli itu dimulai dengan Surat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster yang diterbitkan Edhy pada 14 Mei 2020.*

Artikel Terkait
Sebut TWK KPK Amburadul dan Bias, Rizal Ramli Minta Menteri Tjahjo Bertanggung Jawab
Dikabarkan Tak Lolos TWK, Sosok Ini Pimpin Tim KPK OTT Bupati Nganjuk
TWK Alih Status KPK Menjadi ASN Dinilai Wajar dan Tidak Perlu Diragukan
Artikel Terkini
TNI AL Tingkatkan Diplomasi Melalui ANCM
Kasal Terima Pelaporan Korps Kenkat 14 Pati TNI AL
Bamsoet: Tindak Aksi Premanisme Debt Collector dan Beri Saksi Berat Perusahaan Leasing
DAAI TV Gelar Idul Fitri Bersama Wapres Ma`ruf Amin dan Penyanyi Sulis
Idul Fitri, Wasekjen MUI: Umat Wajib Iman, Aman dan Imun
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas