Jakarta, INDONEWS.ID - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Komite IV, Abdul Hakim Melaksanakan Kunjungan dan temu warga dalam Dialog dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah dalam masa Reses di Balai Desa Rejomulyo, Lampung Selatan (12/02/21, pukul 08.30-11.00 WIB), bersama Kelompok PKK Desa Rejomulyo.
Dengan didampingi Tim Ahli Unila Pak Agung dan Teguh, Penggerak Desa Erwin Syarif, PNM dan PLUT, Pengurus BUMDes, BPD, Ketua kelompok Ketua PKK Rejomulyo, Mahasiswa KKN Unila dan warga setempat.
Kunjungan dan temu warga ini dilaksanakan dalam rangka menyerap dan memberikan beberapa terik dan tips dalam pengoptimalan UMKM Desa Rejomulyo.
Abdul hakim mengatakan, potensi yang sudah ada di desa ini menjadi suatu hal yang bisa diotimalkan terutama produksi sabun yang mulai dikembangkan oleh ibu-ibu PKK, apalagi sudah mulai mendapatkan pasar walaupun bermula dari warga sekitaran, tinggal lagi bagaimana produk ini mampu bersaing di kelasnya dengan memenuhi beberapa standard mutu untuk menunjang trust public terhadap produk sabun PKK Desa Rejomulyo.
"Kami Ingin menyerap aspirasi sekaligus secara langsung akan membantu permasalahan dan kendala di masyarakat dan kami hadirkan mitra kami yaitu PNM dan PLUT untuk mengembangkan usaha produksi sabun ibu2 PKK” ungkap Abdul Hakim.
Sementara itu Ketua Tim Pembina PKK Unila Teguh Hendrayanto mengatakan, Potensi ekonomi dari pengelolaan produk sabun jika dilakukan secara mandiri oleh desa maka akan meningkatkan ekonomi warga masyarakat desa Rejomulyo.
Misal 1 KK mengeluarkan biaya rutin 50 ribu per bulan untuk membeli sabun maka jika 1.000 KK akan ada dana 50 juta per bulan dan 600 jt dalam setahun yang beredar di desa Rejomulyo. Ini potensi dana yg sangat besar.
Senada dengan itu Ketua kelompok Ketua PKK RejomulyoSiti Holliah mengatakan, Sejauh ini kami Kurang percaya diri menjangkau pasar luas dikarenakan belum ada izin produk dan keamanannya. Harapannya dari pertemuan ini kami mendapatkan titik terang dalam hal bantuan untuk membentuk UMKM yang memiliki izin usaha dan kemasan.*