Jakarta, INDONEWS.ID - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk Papua, Adriana Elisabeth mengatakan, pemerintah perlu memikirkan pendekatan nonmiliter dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya maupun secara keseluruhan di Papua. Menurut Adriana, kebijakan tanpa menggunakan senjata dinilai sangat efektif untuk menyelesaikan kekerasan bersenjata yang terus berlangsung di Papua.
Adriana Elisabeth menjelaskan, pemerintah selama cenderung menggunakan pendekatan keamanan dengan mengirim pasukan bersenjata untuk menghentikan kekerasan bersenjata di Papua. Kenyataannya, konflik terus berlangsung tanpa henti bahkan mengobarkan masyarakat sipil.
"Penegakan hukum secara tegas terhadap pelaku kekerasan siapa pun pelakunya dan juga motivasinya. Pendekatan keamanan untuk mengembalikan rasa aman warga Papua khususnya masyarakat kampung di Intan Jaya. Pendekatan lain adalah non-militer atau gencatan senjata untuk memulihkan stabilitas dan keamanan agar pembangunan dapat dilanjutkan," kata Adriana Elisabeth melalui keterangan tertulisnya kepada Indonews.id di Jakarta, Rabu,17/02/2021)
Lebih lanjut ia menjelaskan, akar konflik Papua sebenarnya sangat beragam. Salah satunya yakni karena politik ideologi (NKRI versus Papua Merdeka). Selain itu, ada kepentingan pragmatis untuk mendapatkan kebutuhan logistik.
Untuk mengurai seluruh permasalah tersebut, kata Elisabeth, perlu terobosan penting dari pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah. Pemerintah perlu memikirkan pendekatan terbaik sehingga masyarakat tidak menjadi korban.
"Pusat dan Daerah perlu merancang bersama pendekatan terbaik untuk mencegah ataupun mengatasi berulangnya konflik kekerasan di wilayah Papua," ungkap Elisabeth.
Pemerintah pusat juga perlu memikirkan kearifan lokal dan kekuatan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan kekerasan bersenjata di Papua. Kekayaan adat dan istiadat masyarakat Papua harus dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk menyelesaikan seluruh persoalan di tanah Papua.
Pemerintah Pusat sedapat melibatkan Pemda dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Hal ini penting agar terjadi kesepahaman bersama dalam melihat persoalan yang sesungguhnya terjadi di wilayah di Papua.
"Selain memahami aspek HAM untuk menghindari korban jiwa dr pihak masyarakat sipil maupun dengan memahami konteks lokal Papua secara sosial kultural, topografi dan ekologi Papua. Setiap keputusan politik nasional harus dikomunikasikan dengan Pemda, sehingga mencegah kesalahpahaman dan disinformasi yang berpotensi menjadi berita negatif atau juga hoaks. Manajemen informasi di daerah konflik seperti Papua sangat krusial dan urgen ditata kembali," pungkasnya.*