Jakarta, INDONEWS.ID – Tahun 2024 tahun adalah tahun berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terlepas dari berbagai perbedaan yang ada, menurut sebagian pengamat, Pemerintahan Jokowi sejauh ini meninggalkan banyak masalah.
Sebut saja pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), korupsi bantuan sosial (Bansos), kasus suap di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hutang negara dan BUMN yang terus menggunung, masalah krisis yang terjadi di dalam tubuh PT Garuda Indonesia, dan masih banyak lagi.
Belum lagi ditambah dengan penanganan pandemi Covid-19 yang terkesan maju-mundur, antara rem dan gas yang terus bergantian. Presiden Jokowi tidak mengambil satu langkah “rem” untuk tempo tertentu, sehingga setelahnya bisa dilakukan “gas”.
Pemerhati politik dan kebangsaan, M. Rizal Fadillah mengatakan Presiden Jokowi akan menyelesaikan pemerintahannya pada tahun 2024 mendatang. Dan itu tidak bisa diperpanjang lagi karena sesuai aturan UUD 1945, masa jabatan Presiden hanya dua periode.
Namun, dia mengatakan bahwa pengaruh kekuasaan Presiden Jokowi juga akan segera tamat. “Tak ada pelanjut, tak ada protektor dan tak ada lagi ceritra tentang ‘kejayaan’ Jokowi esok. Jokowi benar-benar tamat. Bahkan bukan mustahil akan masuk fase bongkar-bongkar ‘dosa’ Jokowi dan eksekusinya,” ujarnya seperti dikutip RMOL.
Fadillah mengatakan, tanpa akses kepada partai politik, maka semua kekuasaan Jokowi akan selesai. Titik lemah Jokowi adalah bahwa dirinya bukan siapa-siapa baik jabatan maupun peran dalam partai politik. Jokowi hanya figur yang dibutuhkan sesaat. Sebagai cantolan dari banyak kepentingan.
Dia mengatakan bahwa PDIP sejauh ini memiliki figur trah Soekarno yang terus digelindingkan yakni Puan Maharani untuk menjadi capres 2024. Ganjar Pranowo yang mencoba mengangkat diri ternyata di "buldozer". Gerindra masih mendorong figur Prabowo Subianto untuk Capres. Sementara Golkar, sang Ketum Airlangga Hartarto dipastikan untuk diusung oleh partainya. Demokrat ada AHY yang serius dipasarkan. PKS dan Nasdem mendekap Capres kuat Anies Baswedan. Sementara PPP, PKB, dan PAN tidak memiliki calon sendiri. Posisinya lebih pada mendukung figur-figur yang kelak manggung.
Pencalonan tersebut, katanya, sangat kalkulatif dan mungkin pragmatik. “Jika berubah menjadi sedikit ideologis bisa saja ketiga partai itu mencari figur alternatif seperti Rizal Ramli atau Gatot Nurmantyo meskipun untuk hal ini probabilitasnya tidak terlalu besar,” ujarnya.
Lantas, Jokowi akan ditinggalkan partai partai politik koalisi. Partai bercerai berai dalam polarisasinya masing-masing. Itu terjadi karena Jokowi sudah tidak menjadi magnet. Taipan yang sekarang menempel erat, esok dalam kompetisi 2024 tidak berkepentingan lagi dengan Jokowi. Mereka berkalkulasi baru dengan partai atau figur baru yang potensial bertarung.
Tak Ada Kepanjangan Jokowi
Fadillah mengatakan, dari paket yang ada seperti Prabowo-Puan, Anies-AHY, Anies-Airlangga atau Rizal Ramli-Gatot Nurmantyo tidak terlihat figur yang menjadi "kepanjangan tangan" Jokowi. Upaya untuk mempercepat penokohan Gibran Rakabuming Raka dinilai terlalu berat. Demikian juga survei yang mulai memunculkan Iriana, istri Presiden masih dinyinyir publik.
Karena itu, Presiden Jokowi layak mendekati kader PDIP Ganjar Pranowo yang popularitasnya terus meningkat. “Namun kedekatan tanpa komunikasi dan restu PDIP juga dapat menjadi malapetaka. Hubungan Jokowi dan PDIP semakin tidak harmonis. Ganjar pun terancam aksi pengasingan dari partai tempat dimana ia bernaung dan dibesarkan,” ujarnya.
Karena itu, katanya, lonceng kematian Jokowi di 2024 sudah mulai berbunyi. Hanya satu yang bisa menyelamatkannya yaitu perpanjangan jabatan tiga periode.
“Artinya harus melakukan amandemen atas konstitusi. Persoalannya adalah bahwa perpanjangan tiga periode itu bertentangan dengan perasaan keadilan rakyat yang sudah tidak puas dengan Presiden yang terlalu berlama-lama melakukan korupsi kekuasaan, hukum dan mungkin, kekayaan,” katanya.
Fadillah mengatakan bahwa solusi pengamanan kekuasaan Jokowi hanya dua. Pertama, perpanjangan tiga periode atau kedua, mundur sebelum tahun 2024 dengan permohonan maaf serius. “Tutup buku dengan pemaafan rakyat dan bangsa Indonesia. Biar rakyat dengan pemimpin barunya menata dan menyembuhkan penyakit yang ada dan sangat kronis ini,” ujarnya.
Pemimpin Tangguh Diuji di Saat Krisis
Ekonom senior Rizal Ramli mengatakan, dengan kekuatan yang dimiliki Indonesia sebenarnya bisa keluar dari berbagai krisis yang terjadi saat ini.
“Sudah tentu bisa. Sangat bisa! Jika seluruh potensi rakyat Indonesia digerakkan, semua potensi strategis dan sumber alam nasional benar-benar dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Kita akan cepat keluar dari krisis multi-dimensi ini!,” ujar mantan Menko Perekonomian itu dalam Pidato Kebangsaannya di Gedung Joeang, Jumat (28/5).
Salah satu faktor kunci agar Indonesia bisa keluar dari krisis tersebut yaitu ada pada kepemimpinan.
Menurut tokoh bangsa itu, salah satu kunci utama agar bisa keluar dari krisis, bangkit dan bergerak maju, adalah integritas, kualitas dan kompentensi kepemimpinan. “Pemimpin yang tangguh dan hebat diuji justru pada saat kritis,” ujar Bang RR – sapaan Rizal Ramli.
Dia mengatakan bahwa pemimpin tangguh itu mampu mencari peluang dan memanfaatkan krisis untuk memperkokoh ketahanan dan menggerakkan bangsa untuk keluar cepat dari krisis dan melaju ke tahap yang lebih baik. “Namun pemimpin memble akan membuat krisis justru menjadi lebih ruwet dan lama,” pungkasnya. (Very)