Oleh : Drs M Nazari Syam M.Si
Hari ini 5 juni 2021, sesuatu banget, kenapa tidak!.. Saya pasang mata, buka telinga dari pukul 9.30,wib sampai 13.30 wib waktu setempat, didepan layar gadget mengikuti seminar nasional yang difasilitasi oleh MIPI di Jakarta.
Terimakasih pak Asri Hadi, jauh-jauh hari telah mengingatkan saya agar menjadi partisipan dalam seminar tersebut akan dilaksanakan secara virtual di era new normal dengan perangkat IT yang semakin hari semakin canggih.
Saya menganggap ini adalah hadiah ulang tahun saya walaupun sebelas hari lagi kedepan secara defakto, hadiah saya anggap cukup istimewa karena para nasumbernya yang luarbiasa pengalaman dan pengetahuan terkhusus Bpk Prof Ryaas Rasyid, yang adalah guru saya langsung matkul Etika Pemerintahan ketika itu 25 tahun yang lalu, tidak kurang hormat saya juga untuk prof Dr. Eko Prasojo yang dengan apik dan lugas menyampaikan paparannya, serta ibuk prof. Siti zuhro yang dengan kritis melihat soal etika pemerintahan ini, demikian juga dengan para narasumber lain,.. pokoknya sip deh.
Kita semua sepakat bahwa Etika pemerintahan tidak boleh mati, apalagi mati konyol!. Etika harus hidup terus untuk mengawal perilaku pejabat birokrasi pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya.
Menurut W. J. S. Poerwadarminto berpendapat bahwa etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak dan moral, sedangkan menurut pendapat Hamzah Yakop, etika adalah penyelidikan suatu perbuatan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Etika adalah filsafat yang berkaitan dengan nilai tentang baik buruknya tindakan kesusilaan
Etika, hukum dan politik memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, etika akan menjadi landasan pacu dalam penegakan hukum untuk menghadirkan rasa keadilan, praktek politik akan menjadi baik apabila etika dijadikan spirit moral para politikus kepartaian.
Kata kunci Etika Pemerintahan, kalau etika sudah menjadi spirit moral Bangsa Indonesia terutama oleh pejabat yang mengelola negara dan pemerintahan semua akan menjadi baik kata ibu siti zuhro.
Kalau boleh saya ilustrasikan ibarat sebuah mobil yang sedang melaju ke terminal harapan bangsa, tentu mobilnya harus sehat dan lengkap, mesinnya bagus, punya kaca spion BBM nya cukup, kondekturnya tegas dan humanis, yang lebih penting sopirnya punya kapabilitas, kapasitas dan tidak ugal2an, sehingga penumpangnya aman dan nyaman sampai ke terminal tujuan harapan Bangsa.
Menyangkut sistem yang akan sedang dibangun dalam dunia birokrasi saat ini oleh Kemenpan/Rb sebagaimana ditenggarai oleh Prof, Dr. Eko prasojo, bhw kebijakan penataan unit organisasi eselonoring dalam rangka penyederhanaan birokrasi sebagaimana harapan pak presiden jokowi tinggal dua level. Apabila jabatan eselon III&IV yang dialihkan menjadi jabatan fungsional ini birokrasi akan patah kaki, sama halnya seperti kita berjalan dengan tangan kepala dibawah kaki diatas, maka menurut saya yang harus difungsionalkan itu eselon II dan Eselon I, lagi pun untuk menuju kesana sudah berjenjang. Ini kekeliruan berfikir pejabat kemenpan menurut saya.
Saya kasih contoh sederhana, dalam mekanisme disposisi surat yang sedang berjalan dan menjadi kelaziman saat ini, seorang pejabat eselon II atau JPT Pratama kadangkala tidak lagi membaca surat, padahal isi surat tersebut perlu dibuat beberapa rekomendasi, kemampuan analisis itu harus dimiliki oleh seorang pejabat eselon II yang menguasai permasalahan dan aturan perundangan agar proses penyelesaian problem solving pemerintahan tepat efektif dan efisiens.
Disposisi selama ini dari pjb eselon II ke Eselon III misalnya 'pelajari' tinjut' dsbnya, isi surat tdk perlu dikuasainya lagi, lalu disposisi eselon III ke eselon IV ' dilaksanakan sesuai dengan disposisi pimpinan diatas'.. Dan inilah yang saya protes sejak lama, birokrasi rutinitas tdk menghasilkan apa2, lalu untuk apa sekolah tinggi2, tunjangan besar dengan fasilitas ruangan mewah?. Untuk memgejar prestise? Namun prestasi nya tidak signifikan.