Jakarta, INDONEWS.ID - Pemerintah Provinsi Papua berencana menutup akses keluar-masuk atau lockdown mulai 1 Agustus 2021 demi menghadirkan penonton dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) dan fokus pada vaksinasi.
Asisten II Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Mohammad Musa`ad mengatakan pembatasan ini diharapkan dapat menurunkan kasus positif covid-19 di wilayah itu dan kekebalan kelompok tercapai melalui vaksinasi. Sehingga akhirnya, bisa mendatangkan penonton pada pergelaran PON yang digelar di wilayahnya.
"Harapan kita supaya PON dilaksanakan dengan penonton minimal 25 persen. Jangan sampai tidak ada penonton karena masyarakat Papua semua sudah tahu ini adalah kesempatan baik, penghargaan bagi masyarakat Papua," tutur Musa`ad, Rabu (21/7).
Ia mengatakan, dengan penerapan lockdown sementara ini, pihaknya dapat mengurangi penyebaran covid-19, terutama varian baru yakni varian delta.
"Kemudian kita fokus melakukan vaksinasi dalam jangka waktu satu bulan supaya kita bisa mencapai 70 persen ke atas, herd immunity," imbuhnya.
Musa`ad menyampaikan vaksinasi akan difokuskan di daerah-daerah penyelenggaraan PON, seperti Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika, dan Kerom.
Vaksinasi ditargetkan bisa rampung pada awal September. Setelah itu, Pemerintah Provinsi Papua akan melapor ke Presiden Jokowi.
"Pada bulan September, Presiden akan putuskan PON dilaksanakan tanpa penonton, PON dilaksanakan dengan 25 persen penonton, atau dengan 50 persen penonton," ucapnya.
Musa`ad mengakui keputusan lockdown tersebut belum final. Namun, pemerintah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) telah sepakat membentuk tim untuk mematangkan rencana tersebut.
"Kemungkinan penutupan itu semua sudah hampir sepakat ya, kita pemerintah harus tutup karena temuan-temuan terakhir ini kan di Papua ini lebih banyak datang dari luar, terutama dari kapal laut," ujarnya.
"Rencananya mulai 1 Agustus karena kita punya PPKM berakhir di tanggal 25 Juli. Jadi, kita rencananya sesudah itu, sesudah PPKM," lanjut dia.
Musa`ad menjelaskan lockdown kemungkinan dilakukan selama 14 hari. Jika kasus melandai, pembatasan akan dibuka. Jika kasus masih tinggi, maka lockdown akan diberlakukan 14 hari berikutnya.
Tim, kata dia, akan mengkaji berbagai dampak dari pembatasan itu dan akan melakukan sosialisasi ke masyarakat.
"Pak Gubernur akan menyurati secara resmi kepada pemerintah, kepada presiden, melalui menteri dalam negeri dan menteri kesehatan, menyampaikan alasan-alasan kita mau melakukan pembatasan masuk keluar orang ke Papua untuk kurun waktu tertentu," ujarnya.
Sebelumnya, Juru Bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus menyebut rencananya lockdown akan digelar mulai 1 hingga 31 Agustus.
Sejauh ini, Pemerintah Pusat baru Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 sebagai pengganti PPKM darurat.*