Jakarta, INDONEWS.ID -Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang mengetuai delegasi parlemen Indonesia telah berpartisipasi sebagai pembicara pada panel diskusi di pertemuan Forum Parlemen Dunia ke-5 (5th World Conference of Speakers of Parliament /WCSP) pada 7-8 September 2021 di kota Wina, Austria.
WCSP merupakan forum pertemuan antar parlemen terbesar di dunia yang dihadiri oleh pejabat tingkat tinggi parlemen dari berbagai negara. Pertemuan multilateral ini diselenggarakan oleh Inter-Parliamentary Union (IPU) dan kali ini bekerja sama dengan parlemen Austria selaku tuan rumah serta PBB.
Forum ini dinilai penting untuk diikuti Indonesia karena menjadi ajang bagi para pemimpin parlemen dari seluruh dunia untuk membahas berbagai isu global sekaligus menunjukkan kontribusi parlemen terhadap tata kelola dunia.
Debat panel yang diikuti oleh Puan Maharani membahas mosi dan tema yang terkait dengan isu-isu global seperti pembangunan berkelanjutan, upaya melawan ujaran kebencian dan pemulihan pasca pandemi COVID-19.
Pada sesi debat tersebut, Puan Maharani menekankan pentingnya keseimbangan dan integrasi antara aspek-aspek kesejahteraan sosial, lingkungan hidup dengan pembangunan ekonomi dalam mewujudkan pembangunan keberlanjutan. Puan juga menggarisbawahi bahwa pandemi sebaiknya dijadikan momentum untuk memperbaiki arah pembangunan ekonomi agar menjadi hijau dan inklusif.
Pada forum terebut, Puan Maharani juga mengajak seluruh ketua parlemen yang hadir untuk bekerja sama, menunjukkan political will yang kuat dan mengutamakan solidaritas guna menghadapi berbagai tantangan global.
Di sela kegiatan debat panel tersebut, delegasi DPR RI yang didampingi oleh Duta Besar RI untuk Austria dan PBB, Dr. Darmansjah Djumala, juga telah melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Korea Selatan, Ketua Parlemen Timor Leste dan Presiden IPU.
Delegasi DPR RI juga telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan IPU terkait rencana penyelenggaraan forum parlemen “144th Assembly and related meetings“ di Bali pada bulan Maret 2022 mendatang. Dokumen perjanjian tersebut memuat komitmen kerja sama antara kedua belah pihak yang mencakup aspek-aspek penyelenggaraan kegiatan seperti misalnya dukungan logistik, layanan administratif, protokol serta pengaturan keamanan. (Lka)