Jakarta, INDONEWS.ID - Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, meminta pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung sebaiknya dilakukan audit terlebih dahulu. Hal ini penting dilakukan agar tidak ada penyalahgunaan investasi hingga mengakibatkan pembengkakan dan memberatkan APBN.
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung.
"Fiskal negara tidak bisa terus menerus terlalu banyak hanya untuk PMN. Harus juga dihitung cost dan benefit-nya bagi BUMN. Semoga tidak semakin dalam. Jangan sampai besar pasak daripada tiang agar dapat dicapai keimbangan fiskal antar generasi," tegasnya Ketua Fraksi Partai Demokrat yang akrab disapa Ibas tersebut dalam keterangan keterangan tertulisnya kepada media, Jakarta, Senin,(11/10/2021)
Pada kesempatan tersebut, Ibas mempertanyakan keberadaan rencana jangka panjang pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Menurutnya, pemerintah seharus mempunyai rencana yang terukur, sehingga dapat memastikan proses pelaksanaan maupun sisi anggaran.
Hal ini penting yang ia tegaskan, pembangunan infrastruktur mesti disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Jika tidak, maka pembangunan infrastruktur justru memberi beban kondisi fiskal negara.
"Saya ingin bertanya apakah pemerintah tidak punya perencanaan jangka panjang seperti Masterplan Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi atau MP3EI? Memang berganti nama tapi hingga saat ini masih dipakai. Lalu apakah pemerintah punya fiskal dengan kemampuan besar? Kita tidak hanya butuh roadmap, tapi kita butuh roadmap yang berkelanjutan agar semua program terlaksana,’’ kata Ibas, politisi muda Partai Demokrat itu.
Ia mengatakan,cita-cita menjadi negara maju harus tetap disertai dengan sikap mawas diri dan penuh perhitungan.
"Kita juga ingin presiden banyak gunting pita untuk meresmikan program, khususnya program-program prioritas. Untuk kereta cepat, juga harapannya akan cepat selesai. Walau terdapat banyak pro-kontra terkait proyek ini, namun jika bisa cepat selesai, saya yakin masyarakat akan senang. Hanya saja, dalam pelaksanannya tetap perhatikan rencana jangka panjang, dan jangan sampai muncul preseden-preseden ‘pokoknya harus jadi’. Pikirkan agar tidak ada yang dilanggar hanya karena kurang perhitungan," pungkasnya.*