Jakarta, INDONEWS.ID - Pemerintah menyiapkan kebijakan yang ramah untuk mendukung efisiensi dan pemerataan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di seluruh Indonesia.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan, Pemerintah dan penyelenggara telekomunikasi mempunyai tanggungjawab untuk memastikan efisiensi dan produktifitas agar unit cost dalam penyelenggaraan jaringan internet broadband dapat menjadi lebih efisien bagi pengguna.
“Saya tidak bilang murah, yang saya bilang efisien. Hal ini karena komponen biaya akan menjadi penting dan signifikan di dalam transformasi digital dan ekonomi digital nasional yang sedang bertumbuh. Dengan semakin efisien jaringan broadband, maka akan semakin efisien tata kelola komunikasi dan digital di Indonesia,” jelasnya dalam Musyawarah Nasional Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL), di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, (03/11/2021).
Menurut Menteri Johnny, Kementerian Kominfo juga meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menghasilkan kebijakan yang ramah untuk mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur TIK serta peningkatan perekonomian masyarakat.
“Saya berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang ramah terhadap penggelaran fiber optik atau penggelaran teknologi informasi dan komunikasi, karena itu akan menjadi backbone dan investasi jangka panjang yang akan memberikan dampak turunannya yang luas kepada perekonomian dan aktifitas masyarakat secara keseluruhan,” ujarnya.
Menkominfo menyatakan, kabel serat optik sebagai komponen utama jaringan broadband memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas layanan jaringan internet kepada masyarakat.
Namun demikian, berdasarkan data dari World Bank tahun 2021, layanan fixed broadband melalui fiber-to-the-home di Indonesia saat ini baru menyentuh sebesar 4% dari total populasi.
“Upside risk-nya masih sangat besar, untuk itu kepada seluruh penyelenggara jaringan telekomunikasi agar segera mengambil langkah-langkah dalam rangka efisiensi dan produktifitas kemanfaatan dan penggunaan jaringan fiber optik. Termasuk dari sisi manajemen, keputusan investasi dan operasional,” jelasnya.
Selain itu, Menteri Johnny menyatakan besaran tarif layanan fixed broadband belum terjangkau oleh seluruh masyarakat.
Sesuai dengan fungsi dari Capex (capital expenditure) dan Opex (operational expenditure), kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi salah satu penentu biaya operasional layanan fixed broadband.
“Dengan rendahnya penetrasi layanan fixed broadband serta tingginya biaya operasional di Indonesia sebagai akibat dari negara dalam jangkauan yang luas, sebuah negara kepulauan, tarif layanan menjadi mahal sehingga hanya dapat digunakan oleh kalangan tertentu, secara khusus menengah-atas,” ungkapnya.
Karena itu, Menkominfo menyatakan saat ini, Pemerintah sedang mendorong konsolidasi dalam industri telekomunikasi. Langkah itu ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas agar daya saing dalam negeri, regional maupun tingkat global akan semakin baik.
“Mengatasi hal tersebut, Kementerian Kominfo terus berupaya untuk membantu mengurangi hambatan masuk (barrier to entry) yang dialami oleh penyelenggara telekomunikasi saat penggelaran dan pengoperasian jaringan telekomunikasi, termasuk melalui koordinasi dengan kementerian, lembaga, serta instansi terkait,” jelasnya.
Dalam pembukaan Munas APJATEL itu, Menteri Johnny memaparkan mengenai keniscayaan transformasi digital yang mengubah secara fundamental cara bekerja, bersekolah, bertransaksi, dan bersosialisasi dari physical space secara offline ke digital space secara online, secara khusus di saat pandemi Covid-19.
Salah satu dampak tranformasi digital dengan adanya arus cepat pengadopsian teknologi digital akan meningkatkan penggunaan internet dan lalu lintas data digital.
Mengutip data UNCTAD tahun 2021, Menkominfo menjelaskan total bandwidth internet secara global meningkat sebanyak 35% di tahun 2020.
“Itu merupakan peningkatan satu tahun terbesar sejak tahun 2013. Diperkirakan bahwa arus lalu lintas data secara global per bulan akan meningkat dari 230 exabytes di tahun 2020, menjadi 780 exabytes di tahun 2026,” ujarnya.
Sedangkan di kawasan Asia-Pasifik, sesuai data Cisco Menteri Johnny menyebutkan arus lintas data diperkirakan akan mencapai 90 exabytes per bulan di tahun 2021.
Dengan adanya peningkatan penggunaan teknologi digital, sebanyak 165 negara telah menyiapkan rencana nasional dalam pengembangan jaringan akses internet, termasuk internet broadband di tahun 2021 atau meningkat dari 112 negara di tahun 2011.
“Semuanya ini meningkat trend-nya, Indonesia sendiri telah memiliki Peta Jalan Indonesia Digital 2021 – 2024, yang berfokus pada keseluruhan ekosistem digital, termasuk infrastruktur digital, sebagaimana yang diamanatkan oleh Presiden Bapak Joko Widodo,” jelasnya.
Menurut Menkominfo, keberadaan infrastruktur digital merupakan enabler digitalisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Bahkan menjadi penopang transformasi digital secara menyeluruh ekosistem dari hulu hingga hilir.
“Saat ini, Indonesia adalah negara dengan jumlah pengguna internet terbanyak ke4 di dunia dan memiliki penetrasi internet sebesar 73,7% dari total populasi atau berjumlah 202,6 juta pengguna. Selain itu, pengguna layanan digital di Indonesia juga mengalami pertumbuhan sekitar 37% selama pandemi,” paparnya.
Menteri Johnny menyatakan pertumbuhan pengguna internet berkontribusi pada pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi di Indonesia di tahun 2020 sebesar 10,58% cumulative-to-cumulative, dan terus tumbuh di kuartal-II tahun 2021 sebesar 6,87% year-on-year, meskipun di tengah pandemi Covid-19.
Menurutnya, ketahanan pertumbuhan tersebut menunjukkan sektor informasi dan komunikasi merupakan salah satu sektor tulang punggung yang menopang kehidupan masyarakat dalam penanganan pandemi.
“Meskipun demikian, kualitas jaringan internet broadband kita, baik mobile dan fixed, masih berada di peringkat 10 dan 9 di kawasan ASEAN. Terkhusus untuk fixed broadband, Singapura memiliki kecepatan unduh sebesar 256,03 Mbps atau 10 kali lipat lebih cepat dari Indonesia di 25,58 Mbps,” jelasnya.
Menkominfo mengapresasi penyelenggaraan Munas APJATEL dengan menghasilkan jajaran pengurus dan dewan pengawas untuk masa bakti 2021 - 2024.
“Melalui kepengurusan yang baru, tongkat estafet sinergitas antara Pemerintah dan APJATEL terus perlu dilanjutkan dalam mengurangi kesenjangan digital atau digital divide di masyarakat, serta dalam memastikan pembangunan telekomunikasi yang efisien, produktif, nonredundant, serta kompetitif melalui model pendanaan inovatif agar dapat menjangkau daya beli seluruh masyarakat,” tandasnya.
Menteri Johnny berharap, sinergitas antara Pemerintah dan APJATEL dapat meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global, terutama di dalam sektor telekomunikasi. Sebab, kolaborasi multisektoral merupakan game-changer dalam pengimplementasian jaringan telekomunikasi dan pemerataan akses internet.
“Kementerian Kominfo sebagai leading sector dari transformasi digital Indonesia, akan terus berkolaborasi dengan seluruh pihak dalam mewujudkan Indonesia yang semakin digital dan semakin maju,” imbuhnya.
Munas APJATEL yang berlangsung digelar secara hibrida itu, juga dihadiri Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Hinsa Siburian, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Dewan Pengawas APJATEL Galumbang Menak, Ketua Umum APJATEL Muhammad Arif, serta pengurus dan anggota APJATEL.*