Jambi, INDONEWS.ID - Belakangan ini, polemik angkutan batubara di Jambi santer dibicarakan. Dimulai dari persoalan jam operasional, hingga pelanggaran tonase. Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi Sapuan Ansori, beberkan solusi jalur alternatif angkutan batubara di Kabupaten Batanghari
Sebagaimana diketahui, polemik angkutan batubara terus mencuat. Sapuan Ansori menuturkan, dibutuhkan solusi jangka pendek, menengah hingga jangka panjang.
Dimana, Ia melihat saat ini lintasan batubara tersebut, melintasi 4 Kabupaten/Kota yang berbeda. Tak terkecuali, Kabupaten Batanghari juga turut dilintasi.
Politisi NasDem ini beranggapan, perlu adanya kebijakan yang saling menguntungkan. Bilangnya, keberlangsungan investasi negara tetap terjaga, dan berdampak positif bagi masyarakat.
"Pertama, perlu kita ketahui, bahwa batubara ini menyumbang devisa negara. Kedua, banyak supir menggantungkan hidupnya di operasional. Itu artinya, take and givenya harus jelas. Perusahaan tetap produksi, masyarakat juga tidak terganggu," ungkapnya, Jumat (12/11/2021).
Beberkan Solusi Jalur Alternatif
Terkhusus pada Kabupaten Batanghari, Ia menuturkan, saat ini telah memiliki sarana jalur alternatif darat. Hanya saja, saat ini diperlukan anggaran, guna persiapan jalur alternatif tersebut.
"Ada jalur alternatif, yang sangat potensial di Batanghari. Rutenya itu, melalui Desa Ampelu, tembus ke Bajubang dan berakhir di Tempino. Itu artinya, angkutan batubara tidak lagi melewati kawasan Mendalo," jelasnya.
Dengan rute tersebut, Anggota Komisi III ini menilai, akan mengurai kepadatan lalu lintas yang ada. Di tambah lagi, hal itu selaras dengan berkurangnya potensi kecelakaan lalu lintas.
Kendati demikian, Ia mendorong Pemerintah Provinsi Jambi, agar segera merealisasikan jalur khusus tersebut. Apalagi, bilangnya, sejauh ini Bupati Batanghari telah mengkordinasikan hal tersebut, pada Pemerintah Provinsi Jambi.
"Tentu, kita di DPRD Provinsi Jambi mendorong rencana tersebut, pada Gubernur. Nah, Bupati Batanghari juga telah berkordinasi, dan sudah menyampaikan Surat Rekomendasinya. Saya rasa, melihat persoalan angkutan batubara saat ini, Pemkab dan Pemprov beserta Perusahaan mesti saling bersinergi," tutupnya. (Erwin Majam)