Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki peran stategis dalam menyukseskan Pemilihan Umum atau Pemilu. Peran itu dilakukan melalui upaya penegakkan kode etik penyelenggara Pemilu.
Hal itu disampaikan Mendagri saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Pemeriksa Daerah dan Laporan Kinerja DKPP Tahun 2021, di Hotel Grand Mercure Harmoni, Kamis (16/12/2021) dengan tema “DKPP Mengawal Proses Pemilu 2024 Berkualitas dan Berintegritas”, yang dibacakan oleh Pelaksana tugas (Plt) Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Laode Ahmad P. Bolombo.
"Suksesnya Pemilu dan Pilkada bukan hanya bersandar pada integritas dan profesionalisme penyelenggara Pemilu, baik itu KPU dan Bawasalu saja. Namun (kesuksesan itu juga) berkat DKPP yang terus mengawal kode etik terhadap penyelenggara Pemilu,” kata Mendagri.
Mendagri menambahkan, DKPP dewasa ini bertransformasi menjadi lembaga penegak kode etik bagi penyelenggara Pemilu di level pusat sampai ke daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Terjaganya demokrasi Indonesia hingga saat ini tidak terlepas dari upaya dalam menjaga Pemilu maupun Pilkada dengan baik. Hal ini tak terlepas dari upaya tanggung jawab DKPP dalam menjaga hubungan antar penyelenggara Pemilu untuk tetap berada dalam kerangka kode etik, sehingga mampu menjalankan tugas secara profesional, independen, dan imparsial.
"(DKPP) mampu menciptakan sinergisitas yang kuat dan saling berkesinambungan antara penyelenggara Pemilu, dan menjaga integritas dari penyelengagra Pemilu itu sendiri,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Mendagri mencontohkan suksesnya Pemilu 2019 dan Pilkada Serentak 2020 yang digelar di tengah pandemi, salah satunya karena didukung dengan penegakan kode etik penyelenggara.
Ia menjabarkan, dalam menyukseskan kedua gelaran tersebut, DKPP dianggap mampu beradaptasi dengan berbagai dinamika dan tantangan, serta merespons setiap laporan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara.
“Pilkada Serentak Tahun 2020 telah terlaksana dengan baik meskipun mengalami penundaan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang sampai saat ini (masih) terjadi, tidak membuat langkah DKPP terkendala bahkan berhenti,” imbuhnya.
Tak kalah penting, lanjut Mendagri, keberhasilan penyelenggara Pemilu dan Pilkada, tidak hanya dilihat dari angka partisipasi yang dapat dihitung secara kuantitatif.
Namun, jauh lebih penting, keberhasilan ini ditunjukkan dari bagaimana penyelenggaraan itu mampu meningkatkan kualitas demokrasi bangsa Indonesia.
"Hasil Pemilu yang berkualitas, salah satunya dilahirkan dari penyelenggara yang berintegritas dan menjunjung tinggi kode etik penyelenggara Pemilu, sehingga penting peran DKPP untuk mengawal ini ke depannya," tegas Mendagri.*