Padang, INDONEWS.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membuka dialog dengan kepala daerah se-Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).
Dialog ini untuk mengetahui, hambatan apa saja yang dihadapi daerah dalam melakukan percepatan vaksinasi Covid-19.
Dialog tersebut dilakukan di sela Rapat Koordinasi (Rakor) Strategi Percepatan Vaksinasi bersama jajaran pemerintah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan kepala daerah se-Provinsi Sumbar yang berlangsung di Auditorium Gubernur Sumbar. Jumat (17/12/2021).
Dalam sesi dialog, Mendagri menunjuk sejumlah kepala daerah yang capaian angka vaksinasinya masih rendah agar menjelaskan sejumlah kendala yang masih dihadapi.
Wakil Bupati Agam Irwan Fikri yang hadir dalam Rakor itu mengakui, selain banyaknya penduduk dan luasnya daerah, kekurangan vaksinator turut menjadi penghambat percepatan vaksinasi.
Kemudian, Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur juga melaporkan berbagai kendala yang masih dihadapi. Dia menjelaskan, masyarakatnya masih banyak yang tidak percaya adanya Covid-19. Ia mengaku, setiap hari pihaknya selalu menggeber program vaksinasi bersama TNI-Polri.
"Angkanya masih 49,2 persen. Dosis vaksin tidak kekurangan. Kami juga sudah menerbitkan Surat Edaran untuk mempercepat vaksinasi. Namun, ketika kami datangi warga, ada yang sedang melaut atau berkebun, karena itu menjadi salah satu hambatan kami," bebernya.
Di lain sisi, Bupati Pasaman Barat Hamsuardi turut mengakui, bahwa kondisi vaksinasi di daerahnya masih berada di angka 56 persen. Namun, pihaknya meyakini akan mencapai target 70 persen di akhir tahun.
"Sudah ada program Vaksin Tuntas. Seluruh OPD, ASN semua punya target dalam memenuhi capaian vaksin 70 persen dosis pertama," ujar Hamsuardi.
Merespons berbagai permasalahan itu, Mendagri membeberkan sejumlah strategi yang dapat dilakukan daerah.
Misalnya solusi terkait masalah kekurangan vaksinator. Selama terjadi penurunan kasus Covid-19, Wisma Atlet di Jakarta sudah lowong, sehingga para tenaga kesehatan yang ada bisa dikirim ke daerah-daerah yang membutuhkan vaksinator.
Selain itu, terkait masih adanya masyarakat yang belum bersedia mengikuti vaksinasi, Mendagri menyampaikan, kepala daerah harus melakukan pendekatan sosiologis.
Pengalaman selama Pilkada, terutama dalam mencari dukungan, bisa digunakan untuk meyakinkan masyarakat agar mau divaksin.
Terlepas dari itu, Mendagri mengapresiasi adanya komitmen dari kepala daerah untuk menggenjot percepatan vaksinasi agar memenuhi target.*