Jakarta, INDONEWS.ID ---Ekonom senior Faisal Basri mengatakan konflik kepentingan menjadi masalah utama para pejabat di negara saat ini. Hal tersebut, katanya, karena banyak pejabat yang merangkap fungsi sebagai bagian dari pelaku usaha.
"Sekarang ini titik nadir. Coba anda bayangkan tidak pernah terjadi di sepanjang sejarah RI, Wakil Menteri merangkap Wakil Ketua Umum Kadin. Sudah gila negara ini. Jadi konflik kepentingan sudah sangat blur," ujar Faisal Basri dalam sebuah acara daring, Selasa, (21/12).
Seperti diketahui, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Selain Kartika, ada juga Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo yang menjadi Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan.
"Staf ahli Menteri BKPM Eka Sastra itu perusahaannya banyak banget juga Waketum Kadin. Pokoknya ngeri deh. Di situ akar konflik kepentingan," ujar Faisal seperti dikutip TEMPO.CO.
Salah satu persoalan terkait konflik kepentingan yang sempat menjadi perbincangan yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir. Kedunya masuk dalam pusaran bisnis PCR.
Masalah bisnis PCR muncul dalam laporan utama Majalah Tempo edisi 1-7 November 2021 mengenai keputusan pemerintah yang mewajibkan tes PCR bagi penumpang penerbangan. Nama Luhut muncul dalam laporan tersebut.
Disebutkan bahwa PT Toba Sejahtra dan PT Toba Bumi Energi, tercatat mengempit saham di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Kedua perusahaan ini terafiliasi dengan Luhut.
Faisal Basri menilai Menko Marves dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin mencari untung dari bisnis tersebut. Pasalnya, keuntungan dari bisnis uji usap tersebut dilaporkan sangat tinggi.
"Lalu ada conflict of interest. Dia yang membuat aturan, dia yang menyediakan jasa dengan aturan itu. Ini bukan contoh yang baik," pungkas Faisal. ***