Bintan, INDONEWS.ID - Menteri Dalam Negeri yang juga merupakan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Muhammad Tito Karnavian, bertolak ke Pulau Karang Singa di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Sekretaris BNPP, Restuardy Daud, menyampaikan kunjungan ini untuk menegaskan Pulau Karang Singa merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kunjungan Pak Mendagri ke Pulau Karang Singa adalah untuk menegaskan bahwa pulau yang berada di perbatasan negara ini adalah milik Indonesia,” ujar Restuardy Daud, di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Kamis (13/1/2022).
Pulau Karang Singa merupakan pulau yang berjarak sekitar 3,70 mil laut dari Tanjung Sading, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Karang Singa berdekatan dengan Karang Selatan (South Ledge) dan Pulau Batu Puteh (Pedra Branca), dan Karang Tengah (Middle Rock).
Isu yang beredar, saat ini Malaysia dan Singapura mengincar kawasan Karang Selatan. Karang Selatan berada di bagian selatan dari Batu Puteh dan Karang Tengah. Wilayah ini lebih mengarah ke perairan Pulau Bintan. Kawasan terdekat dengan Karang Tengah ini adalah Karang Singa yang berada di teritorial NKRI. Karang Singa juga disebut sempat diklaim milik negara lain.
Restuardy menyampaikan letak geografis Pulau Karang Singa memang sangat strategis karena berbatasan dengan negara Malaysia dan Singapura. Penegasan Menteri Tito merupakan hal yang wajib dilakukan agar kasus lepasnya Sipadan dan Ligitan tidak kembali terulang.
“Kita lihat letak geografis dari Pulau Karang Singa memang strategis, untuk menjaga pulau ini dari klaim negara lain Pemerintah Pusat akan membangun mercusuar dan helipad. Hal ini merupakan wujud negara hadir di perbatasan negara, agar Pulau Karang Singa tidak lepas ke tangan negara lain seperti Sipadan dan Ligitan,” tambahnya.
Dalam kunjungan ini Menteri Tito juga didampingi oleh Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Kepala Badan Keamanan Laut, serta Gubernur Kepulauan Riau.(Lka)