Jakarta, INDONEWS.ID --- Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengeritik oknum sejumlah menteri di kabinet yang menggulirkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Padahal, kata Masinton, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menegaskan pemerintahannya tidak memiliki agenda untuk menunda pemilu ataupun memperpanjang masa jabatan presiden.
Presiden Jokowi justru menegaskan pemerintah bersama DPR RI sudah menyepakati agenda pelaksanaan pemilihan umum pada 14 Februari 2024.
“Sikap kesatria Presiden Jokowi ini adalah bentuk tanggung jawab seorang pemimpin mengambil alih tindakan keblinger bawahannya yang congkak dan semena-mena kepada rakyat,” ucap Masinton seperti dikutip democrazy.id, di Jakarta.
Mantan aktivis 1998 itu justru mempertanyakan ke mana menteri koordinator (Menko) yang menggalang dukungan palsu Jokowi 3 periode di saat terjadi gelombang penolakan dari rakyat dan mahasiswa.
“Di mana batang hidung menteri pongah sok merasa paling kuasa itu? Kenapa bukan Menko tersebut yang menjelaskan kepada publik dan massa aksi yang melakukan penolakan perpanjangan tiga periode masa jabatan presiden,” tutur Marinton.
Anggota Komisi XI DPR RI itu menyatakan gagasan perpanjangan masa jabatan presiden maupun penundaan Pemilu 2024 bukan dari Jokowi, melainkan ide dari elite tua tersebut.
“Melainkan dari dirinya sendiri sebagai Menko yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan di bidang politik,” ucapnya.
Anggota DPR dari Dapil II DKI Jakarta itu mengatakan Menko tersebut seharusnya mundur dari seluruh jabatannya ketika Presiden Jokowi secara kesatria mengambil alih tanggung jawab dan meluruskan tindakan keblinger dan kesemena-menaan bawahannya tersebut.
“Apalagi telah menyebarkan big data ‘hoax’ kepada masyarakat Indonesia,” pungkas Masinton.
Seperti diketahui, Menko Luhut saat bertemu dengan Mahasiswa Universitas Indonesia beberapa waktu lalu telah membantah bahwa ide memperpanjang masa jabatan Presiden dan penundaan pemilu berasal dari dirinya.
Dalam kesempatan tatap muka secara langsung di Kampus UI itu, Luhut menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengusulkan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.
"Dengerin, jangan marah-marah. Saya tidak pernah mengatakan wacana itu. Pernah saya katakan, di bawah itu minta pemilu ditunda, apa salah? Kamu ngomong gini salah? Enggak kan," kata Luhut.
Menko Luhut mengatakan bahwa dirinya juga tak pernah menyuruh partai politik menyuarakan wacana tersebut. Dia pun menyatakan hanya menyampaikan aspirasi itu diterima dari akar rumput.
"Siapa yang bilang saya minta jabatan presiden sampai tiga periode," ujar Luhut.
Mahasiswa kemudian meminta Luhut untuk membuka big data terkait dukungan 110 juta warganet untuk menunda Pemilu 2024.
"Ada buktinya enggak, Pak? Permasalahan kita di big data, silakan buka big data-nya. Apakah Bapak berani," ujar Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI Bayu Satria Utomo. ***