Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden Jokowi direncanakan berkunjung ke Kiev dan Moskwa. Kunjungan ini merupakan upaya menghadirkan gencatan senjata untuk mengakhiri tragedi kemanusiaan sebagai akibat konflik bersenjata.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan bahwa probabilitas Jokowi untuk menghadirkan gencatan senjata demi mengakhiri tragedi kemanusiaan sangat besar.
Hikmahanto Juwana mengatakan, ada lima alasan untuk keberhasilan tersebut.
“Pertama baik Rusia dan Ukraina telah lelah berperang,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu (25/6).
Rektor Universitas Jenderal A Yani itu mengatakan Rusia yang menargetkan operasi militer khusus berlangsung cepat namun hingga sekarang belum berakhir. Demikian pula Ukraina telah banyak menderita akibat serangan ini yang memunculkan tragedi kemanusiaan.
Kedua, legitimasi dari kedua pemimpin di masyarakat masing-masing semakin tergerus. “Legitimasi yang kuat bagi kedua pemimpin dari masyarakat masing-masing di awal serangan mulai memudar mengingat perang tidak berpihak pada rakyat,” katanya.
Ketiga, saat ini Rusia dan Ukraina sedang mencari jalan untuk mengakhiri perang namun secara bermartabat. Namun katanya, mereka tidak ingin kehilangan muka.
“Bila Rusia menghentikan serangan secara sepihak ini akan berakibat pada hilangnya muka Presiden Putin dan Rusia. Demikian pula bila Presiden Zalensky menyerah maka Zalensky akan kehilangan muka di mata masyarakatnya,” ujarnya.
Keempat, hingga saat ini tidak ada negara yang berinisiatif untuk mengupayakan gencatan senjata. Turki dan Israel pernah mengupayakan namun gagal karena saat itu kedua negara masih bersemangat untuk berkonflik dengan menggunakan senjata.
Terakhir, gencatan senjata bila terjadi harus dimulai dari Rusia. Namun pertanyaannya adalah apakah Rusia berkeinginan untuk menghentikan serangan?
Hikmahanto mengatakan, ada indikasi bahwa Rusia hendak menghentikan perang tersebut. “Ini karena Rusia bersedia menerima kunjungan Presiden Jokowi meski Rusia tahu Indonesia adalah ko-sponsor dari sebuah Resolusi Majelis Umum PBB yang disponsori oleh Amerika Serikat yang mengutuk serangan Rusia sebagai suatu agresi,” katanya.
“Bila Rusia tidak memiliki keinginan untuk menghentikan perang tentu Rusia akan menolak kehadiran Presiden Jokowi yang menganggap Indonesia telah berpihak pada AS dan sekutunya,” pungkasnya. ***