Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang ditandatangani pada Rabu (8/6).
Inpres tersebut diterbitkan dalam rangka menghapus kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah pada tahun 2024 melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antar kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
Ekonom senior Dr Rizal Ramli mengatakan pemerintahan Jokowi sangat lamban dalam upaya mengurangi kemiskinan di dalam negeri. Buktinya, harga barang-barang kebutuhan pokok masih saja tetap tinggi, namun kemudian pemerintah malah sibuk dengan kebijakan menaikkan pajak.
“Pemerintah Jokowi sangat lambat kurangi kemiskinan dan ndak mampu atasi mahalnya harga kebutuhan-kebuthan pokok, hanya sibuk naikin pajak, tarif dan utang,” kata Rizal Ramli melalui akun Twitter @RamliRizal, yang dipantau di Jakarta, Kamis (30/6).
Bahkan, mantan Menko Perekonomian ini mengatakan, pemerintahan Jokowi hanya mau mencontoh pemerintah China yang menggunakan pendekatan otoriter, dengan membungkam suara-suara kritis untuk mengatasi kemiskinan.
“Pemerintah mau mencontoh sistim otoriter ala Cina, dengan draft KUHP untuk membungkam suara-suara kritis. China mampu angkat 700 juta rakyat dari kemiskinan, mampu sediakan kebutuhan pokok, kesehatan dan pendidikan untuk rakyatnya,” ujarnya.
Namun, tanpa disadari pemerintah bahwa KUHP tersebut akan semakin mencengkeram rakyat untuk menyuarakan pemberantasan korupsi. Pasalnya, kata mantan Menko Kemaritiman itu, pemerintah Indonesia hanya Indonesia hanya bisa meniru hal jelek yang dilakukan pemerintah Cina.
“Sistem otoriter akan makin mencengkram lewat draft KUHP, yang hanya akan meningkatkan dan menyuburkan KKN, bukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat! Hanya mampu meniru yang jeleknya dari sistem RRC!,” pungkasnya.
Sebelumnya, ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, penghapusan kemiskinan ekstrim dengan target di 2024 ini dapat tercapai pada masa akhir jabatan Presiden Jokowi, jika Kementerian/Lembaga (K/L) terkait berupaya keras dan memastikan target tersebut bisa terpenuhi.
Hal tersebut mengingat kondisi kemiskinan saat ini juga adalah dampak dari adanya pandemi Covid-19 yang belum juga usai. Yusuf juga melihat target penurunan kemiskinan ekstrem ini jika kita lihat dari inpresnya, sangat komprehensif dan melibatkan beragam stakeholder atau K/L. Sehingga kerja sama antar K/L tersebut harus terus terjaga.
“Namun, yang paling penting dari Inpres ini adalah bagaimana aturan teknis atau turunan yang akan dikeluarkan dari masing-masing K/L untuk mencapai target penurunan kemiskinan ekstrem nanti,” tutur Yusuf seperti dikutip Kontan.co.id, Jumat (20/6).
Menurut Yusuf, jika melihat dari beberapa strategi ataupun instruksi yang diberikan untuk Kementerian, beberapa diantaranya adalah strategi yang sudah ada dan pernah disinggung sebelumnya, tetapi belum bekerja atau berjalan secara optimal. ***