Jakarta, INDONEWS.ID - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan polarisasi di masyarakat akibat pemilu 2019 lalu masih bisa dirasakan di Indonesia hingga saat ini. Dia tak ingin Pemilu 2024 kembali mewariskan polarisasi.
"Sejak 14 Juni 2022, kita memasuki tahapan pemilu 2024. Sementara pemilu 2019 masih menyisakan permasalahan yang masih dapat kita rasakan. Yaitu polarisasi yang memecah belah antar masyarakat," kata Listyo saat menyampaikan sambutan di upacara HUT Bhayangkara ke-76 di Akademi Kepolisian, Semarang pada Rabu (5/7).
Listyo menyebutkan bahwa polarisasi itu telah banyak memecah belah masyarakat sehingga menghambat kemajuan bangsa.
Polri, kata dia, akan melakukan serangkaian upaya untuk mencegah polarisasi tersebut terjadi lagi. Listyo menganggap masih ada potensi terjadinya polarisasi pada 2024 mendatang.
"Polarisasi ini tidak boleh lagi terjadi pada pemilu, pilpres, pileg, pilkada serentak 2024. Karena konflik sosial dan perpecahan tentunya menjadi kemunduran bagi bangsa Indonesia," ucap dia.
Menurutnya, rangkaian Hari Bhayangkara ini menjadi momentum bagi Polri mempersiapkan diri jelang pesta demokrasi mendatang. Hal itu, kata dia, tergambar dari tema kegiatan Bhayangkara yang turut mengusung persatuan dan kesatuan.
"Serta menjaga dan mengawal keberagaman," tambahnya.
Diketahui, tahapan Pemilu 2024 dimulai 20 bulan sebelum pemungutan suara. Tahapan tersebut telah dimulai dengan Peluncuran Pemilu 2024 di Kantor KPU RI, pada Selasa (14/6) kemarin.
Tahapan Pemilu 2024 yang paling terdekat adalah pendaftaran dan verifikasi partai politik. Tahapan itu digelar pada 29 Juli-13 Desember 2022.
Kemudian, tahapan Pilpres dimulai 19 Oktober 2023 dengan pendaftaran pasangan calon. Masa kampanye akan berjalan selama 75 hari. Adapun pemungutan suara jatuh pada 14 Februari 2024.
Polri pun mengklaim telah membentuk Satgas khusus untuk mengamankan pemilu nantinya. Aparat mewaspadai munculnya politik identitas hingga provokasi. Hal itu untuk mencegah terjadinya polarisasi di tengah masyarakat.*