Jakarta, INDONEWS.ID - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas (PSI), Idris Ahmad, mendesak Pemerintah Provinsi Jakarta gerak cepat melakukan vaksinasi booster untuk warga.
Pasalnya, DKI Jakarta jadi penyumbang kasus terbanyak dengan jumlah 737 kasus positif pada 4 Juli 2022. Dan total kasus aktif di Jakarta sebanyak 8.673 orang yang masih di rawat/ isolasi. Akibat penambahan kasus COVID-19 yang relatif tinggi itu, Pemerintah pusat menaikkan status PPKM DKI Jakarta ke level 2.
Atas dasar itu, Idris Ahmad meminta Gubernur DKI beserta jajarannya untuk turun tangan langsung sebelum adanya lonjakan COVID-19 yang diperkirakan akan terjadi pada akhir bulan juli ini.
Anggota Komisi E DPRD DKI ini mengatakan, ada 2 syarat ampuh agar bisa mengendalikan laju COVID-19, yaitu dengan terus gencar melakukan vaksinasi dan menegakkan protokol kesehatan.
"Keduanya adalah satu kesatuan dimana masyarakat perlu diimbau dan diingatkan hal tersebut. Tentunya perlu kerja-kerja dari pemprov agar 2 syarat ampuh itu dapat berjalan beriringan," jelasnya.
Dia juga mengatakan, di tengah geliat warga Jakarta yang sudah beraktifitas di luar rumah, perlu diantisipasi dengan beragam cara agar COVID-19 bisa terkendali.
"Saya lihat banyak fasilitas transportasi publik dan ruang publik yang sudah mulai kendor menerapkan protokol kesehatan. Bahkan, para pengelola sudah mulai abai. Mestinya stasiun, halte, mal, pasar dan ruang publik tetap ketat menegakkan prokes, karena saya lihat di beberapa ruang publik scan aplikasi PeduliLindungi sudah mulai diabaikan, bahkan jarang diperiksa," ungkapnya.
Selain itu, sambungnya, sentra vaksinasi perlu digalakkan kembali, terutama di stasiun, halte transjakarta, mal, pasar dan ruang publik lainnya dimana warga Jakarta sering berkerumun.
Melihat data statistik capaian vaksin COVID-19, terutama booster belum mencapai 50% dari jumlah warga DKI Jakarta. Data per 4 Juli 2022, vaksin dosis ketiga di DKI Jakarta baru mencapai 4.091.936 dari jumlah total warga jakarta yang diatas 10 juta jiwa.
"Kita ingin ekonomi kembali bangkit, berbagai kegiatan keramaian telah diagendakan, kita tidak mau ini kembali ditunda lantaran tingginya kasus COVID-19 di Jakarta," tutur Idris.
Hal ini juga sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo yang menetapkan vaksinasi dosis ketiga alias vaksin booster jadi syarat untuk kegiatan masyarakat yang melibatkan masyarakat banyak.
Vaksin booster juga jadi syarat bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan menggunakan transportasi umum.
"Pemprov DKI harusnya bisa menerjemahkan imbauan dari Istana. Gubernur dan jajarannya beserta pihak lain perlu bersinergi untuk mengendalikan laju COVID-19 ini," tegasnya.*