INDONEWS.ID

  • Jum'at, 08/07/2022 22:30 WIB
  • Ekspor CPO Merosot, Sultan Dorong Pemerintah Pulihkan Diplomasi Dagang

  • Oleh :
    • Mancik
Ekspor CPO Merosot, Sultan Dorong Pemerintah Pulihkan Diplomasi Dagang
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin.(Foto:Istimewa)

Jakarta, INDONEWS.ID - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin mendorong pemerintah melakukan pemulihan hubungan dagang terutama negara pengimpor (Crued Palm oil) CPO Indonesia pasca pencabutan kebijakan larangan eksport CPO beberapa waktu yang lalu.

Hal ini disampaikan senator asal Bengkulu itu mengingat semakin merosotnya kinerja ekspor CPO yang berdampak langsung pada menurunnya harga TBS Sawit petani di tengah penguatan nilai tukar Dollar AS dan inflasi.

Baca juga : Sultan: Larangan Ekspor CPO Harus Segera Dievaluasi

"Seharusnya petani sawit kita bisa menikmati fenomena penguatan nilai tukar Dollar AS yang mencapai 15.000 rupiah per dollar saat ini. Sayangnya hal itu justru dinikmati oleh negeri Jiran Malaysia yang meraup keuntungan kepercayaan pasar sejak diberlakukan kebijakan larangan eksport CPO pemerintah Indonesia", ungkap Sultan melalui keterangan resminya pada, Jumat (8/07/2022).

Menurutnya, Indonesia telah kehilangan momentum commodity booming sejak pelarangan ekspor CPO diberlakukan. Dan tentu, pemerintah harus bertanggung jawab atas lemahnya posisi tawar dan hilangnya peluang pasar ekspor yang ditimbulkan tersebut dengan segera memulihkan kembali hubungan dagang secara intensif dengan negara-negara pengimpor utama CPO Indonesia.

Baca juga : Penyebab Inflasi, Sultan Sarankan Masyarakat Kurangi konsumsi Minyak Goreng Sawit

"Maka jangan heran petani sawit justru berinisiatif melakukan ekspor TBS Sawit ke Malaysia karena memberikan penawaran harga yang jauh lebih baik. Permintaan CPO global sejatinya masih cukup tinggi dengan harga yang stabil, hanya saja pasar sedang tidak nyaman dengan kebijakan dagang Indonesia yang seringkali menggerus hubungan dagang RI dengan negara-negara pengimpor utama seperti India," tegasnya.

Lebih lanjut mantan ketua HIPMI bengkulu itu menerangkan bahwa meski pemerintah telah mendorong percepatan ekspor dengan berbagai cara, bahkan dengan menambah rasio ekspor domestic market obligation (DMO) yang sebelumnya 1:5 menjadi 1:7, pasar tentu masih sangat berhati-hati dengan sikap dagang RI. Kami ingin pemerintah segera menata kembali hubungan dagang secara intensif.

Baca juga : Pemerintah Perlu Siapkan Sistem Keuangan Khusus Cegah Pinjol Ilegal

Seperti diketahui, petani sawit di banyak daerah harus menerima kenyataan murahnya harga TBS, saat mereka harus menanggung beban inflasi akibat Pabrik kelapa sawit atau PKS di Indonesia hanya membandrol TBS tak lebih dari seribu rupiah per kilogramnya. Sedangkan apabila petani menjual ke negara tetangga itu, harga TBS bisa dibanderol hingga Rp 3.500 sampai Rp 4.500 per kilogram.*

Artikel Terkait
Sultan: Larangan Ekspor CPO Harus Segera Dievaluasi
Penyebab Inflasi, Sultan Sarankan Masyarakat Kurangi konsumsi Minyak Goreng Sawit
Pemerintah Perlu Siapkan Sistem Keuangan Khusus Cegah Pinjol Ilegal
Artikel Terkini
Kemendagri Tekankan Peran Penting Sekretaris DPRD Jaga Hubungan Harmonis Legislatif dengan Kepala Daerah
LPER Dilibatkan BNPT Berikan Kuliah Umum Kepada Peserta Didik di Penajam, dan Kutai Kertanegara, Kaltim
Pemprov Papua Barat Daya Serahkan Bantuan Mobil Angkutan Umum untuk Pedagang Mama Papua di Maybrat
Rapat Koordinasi Nasional Bahas Netralitas ASN dalam Pilkada Serentak 2024
Evaluasi Penanganan Pengungsi di Maybrat Menunjukkan Kemajuan Signifikan
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas