Jakarta, INDONEWS.ID - Laporan Keuangan (LK) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun Anggaran 2021 meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ini adalah capain yang kelima secara berturut-turut oleh LKPP sejak Tahun 2017. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LK LKPP Tahun Anggaran 2021 dilakukan oleh Anggota BPK II selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK RI Daniel Lumban Tobing kepada Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas, Selasa (26/07).
Tidak secara biasanya, penyerahan LHP atas LK LKPP TA 2021 ini dilakukan secara langsung di Kantor LKPP di Jakarta. Daniel menyebutkan, bahwa pihaknya memang sengaja untuk memberikan LHP atas LK LKPP TA 2021 di kantor LKPP karena sekaligus ingin menimba informasi terkait program peningkatan produk dalam negeri (PDN) dan produk usaha mikro, kecil dan koperasi (UMK-Koperasi) dalam belanja pemerintah secara langsung ke LKPP.
Ia menyampaikan LKPP memiliki peran yang sangat strategis untuk menunjang pertumbuhan ekonomi melalui pembuatan aturan belanja pemerintah yang efektif, efisien dan tepat sasaran serta berpihak kepada UMKM. Di situ peran LKPP, sebagai pintu masuk untuk perkembangan ekonomi negara kita ini. UMKM juga dituntut agar produksi lebih bagus, efisien dan hasilnya merata. terang Daniel.
Menanggapi hal tersebut, Kepala LKPP mengatakan sangat mengapresiasi langkah BPK untuk datang secara langsung ke LKPP. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih karena BPK tidak hanya melakukan audit tetapi juga telah melakukan pembinaan sehingga LHP atas LK LKPP selama ini bisa meraih WTP secara berturut-turut.
Terkait belanja pemerintah, Anas meminta dukungan BPK agar target Presiden Jokowi peningkatan PDN dan 40% belanja produk lokal untuk pengadaan barang/jasa pemerintah serta satu juta produk dalam Katalog Elektronik dapat tercapai. Mohon dukungan bapak Daniel beserta jajaran BPK untuk dapat mendorong minimal 40% belanja pemerintah untuk produk dalam negeri dan UMK-Koperasi. Saya yakin, jika bapak yang menyampaikan kepada Kepala Daerah hasilnya akan lebih manjur. tutur Anas.
Anas menambahkan, menurut data LKPP per 25 Juli 2022, jumlah produk yang sudah tayang dalam Katalog Elektronik berjumlah 449.556 produk. Terdiri dari Katalog Nasional 280.508 produk, Katalog Sektoral 94.869 produk dan Katalog Sektoral sebanyak 74.191 produk. Selanjutnya, pemerintah daerah yang sudah menayangkan Katalog Lokal berjumlah 338 Pemda. Ini berarti masih ada 204 Pemda yang belum menayangkan Katalog Lokal.
Anas juga menyebutkan bahwa respon pemerintah daerah dalam membentuk Katalog Lokal sangat beragam, Ada pemda yang sangat antusias dan langsung bergerak, namun ada juga yang sangat lambat, jumlahnya ada 67 Pemda atau 12.4%. Kita tahu, selama ini tanpa katalog lokal justru pemain besar yang masuk ke daerah. Tapi sejak adanya katalog lokal maka pelaku usaha lokal bisa langsung bermain. Kita yakin jika Pak Daniel ikut mendorong para kepala daerah maka target 1 juta Katalog bisa lebih mudah tercapai. ungkap Anas. (Lka)