INDONEWS.ID - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mengatakan, pencegahan ekstremisme dan terorisme perlu melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, pencegahan dan penanggulangan ekstremisme dan terorisme adalah bagian penting dari agenda pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang aman dan damai.
"Salah satu upaya tersebut adalah melibatkan seluruh lapisan elemen masyarakat yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Wempi dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Bersama Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dan Deklarasi Kesiapsiagaan Nasional Tahun 2022 yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (2/8/2022).
Berdasarkan pemaparan Wempi, ekstremisme adalah ladang subur berkembangnya benih-benih aksi kekerasan dan terorisme. Ekstremisme tidak hanya hidup dan berkembang pada tingkat tindakan, melainkan juga pada cara berpikir.
Pelaksanaan berbagai kebijakan pembangunan seperti demokratisasi dan otonomi khusus di provinsi tertentu merupakan langkah-langkah penting dalam upaya pencegahan.
"Terlaksananya pembangunan di seluruh wilayah negara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, selalu dibarengi dengan upaya komprehensif pencegahan dan penanggulangan ekstremisme dan terorisme," tuturnya.
Lebih lanjut Wempi memaparkan, perkembangan dinamika sosial politik belakangan ini telah memberi dampak signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beberapa gejala yang tampak ke permukaan menimbulkan terjadinya gangguan yang cenderung mengarah kepada instabilitas nasional.
Beberapa gejala tersebut seperti munculnya berbagai tuntutan aspirasi yang berlebihan, timbulnya semangat primordialisme, aksi separatis dan aksi terorisme yang merebak di berbagai daerah, serta perilaku-perilaku masyarakat yang cenderung anarkis.
Selain itu, jelas Wempi, dinamika sosial politik nasional dalam beberapa tahun terakhir masih diwarnai dengan munculnya berbagai bentuk peristiwa konflik. Kondisi itu disebabkan adanya konflik bernuansa suku, agama, dan ras, serta bentrokan warga dengan organisasi kemasyarakatan maupun antaranggota organisasi kemasyarakatan.
"Serta tahun-tahun ke depan, agenda nasional yang akan kita hadapi antara lain pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024," terangnya.
Wempi meminta semua pihak, termasuk pemerintah daerah, untuk mengantisipasi dan menyikapi timbulnya berbagai permasalahan yang terjadi di daerah.
Menurutnya perlu ada langkah-langkah strategis dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan tindakan deteksi dini dan cegah dini, guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.*