Oleh: Prof. Atmonobudi Soebagio MSEE, Ph.D., Guru Besar bidang Energi Listrik pada Universitas Kristen Indonesia.
Delapan bulan pasca serangan Rusia ke Ukraina
Serangan langsung tentara Rusia terhadap Ukraina telah berlangsung tujuh bulan. Serangan tersebut belum berakhir, dan menimbulkan kekhawatiran besar bagi negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dan kerjasama ekonomi dengan kedua negara tersebut. Perang tersebut bukan sekadar perang antara kedua negara, melainkan dapat mengancam perang yang lebih luas karena di belakang mereka ada konflik kepentingan antara blok NATO dan bekas Uni Soviet yang belum sepenuhnya reda. Serangan Rusia ke Ukraina dinilai sebagai akumulasi permasalahan multidimensi sejak bubarnya negara Uni Soviet.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Jendral Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Ade Maman Suherman menyimpulkan krisis perdamaian dan keamanan global yang serius dan multidimensional. "Intinya ini krisis perdamaian dan keamanan global yang serius dan multidimensional," kata Prof. Ade kepada detikJateng (Kamis (24/2). "Ini kasus konflik pertama yang pelakunya adalah negara pemegang hak veto dengan kemampuan senjata nuklir yang mumpuni. Tidak tertutup kemungkinan pecahnya Perang Dunia ke-3 kalau kalap dan frustasi, everything might happen," tutur Prof. Ade. Sejumlah pakar hubungan internasional di Indonesia mengatakan, bahwa dampak perang Rusia – Ukraina memang tidak dirasakan secara langsung oleh Indonesia. Namun tidak berarti bahwa Indonesia belum perlu mengambil sikap yang cepat dan tepat dalam memperbarui kebijakan luar negerinya, khususnya dalam kebijakan ekonomi makro dan perdagangan bilateral.
Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah menteri, bahkan telah berkunjung ke Ukraina dan Rusia untuk mendamaikan kedua negara tersebut. Ada sejumlah permintaan dari beberapa negara, termasuk Indonesia, agar ekspor gandum jangan terhenti akibat konflik tersebut. Dan pemimpin kedua negara setuju untuk tidak menghalangi pelayaran untuk mengirim gandum keluar dari kedua negara tersebut.
Program pembangunan Indonesia di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo dalam wujud pembangunan infrastruktur jalan darat, pelabuhan, dan bandar udara merupakan prioritas bagi kebangkitan ekonomi di setiap provinsi di Indonesia. Dan pembangunan sistem irigasi dan bendungan yang menjadi jantung kegiatan pertanian, terus dipacu agar selesai paling lambat pada tahun 2024. Beberapa bendungan yang agak besar juga diharapkan menjadi pusat-pusat pembangkit listrik tenaga air (PLTA) untuk meningkatkan pasokan listrik bagi masyarakat sekitarnya. Pada pembangunan infrastruktur tersebut, Indonesia banyak mengandalkan impor besi dan baja dari Ukraina maupun Rusia. Untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, Indonesia mengimpor gandum dan kedelai. Hanya saja, pengrajin tempe lebih menyukai kedelai impor, sedangan pengrajin tahu lebih menyukai kedelai lokal.
Ukraina adalah salah satu mitra dagang Indonesia di kawasan Eropa. Impor terbesar Indonesia dari negara yang sedang berperang dengan Rusia tersebut adalah komoditas gandum. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai total impor Indonesia dari Ukraina selama periode Januari - November 2021 mencapai US$1,01 miliar. Volume impor gandum dan meslin pada periode tersebut berjumlah 3,18 juta ton atau 94,37% dari total volume impor. Adapun nilai impor gandum dan meslin ini mencapai US$897,7 juta atau 88,61% dari total nilai impor. Selanjutnya, barang yang diimpor Indonesia dari negara yang dipimpin oleh Presiden Volodymyr Zelensky ini adalah ingot besi baja seberat 52,38 ribu ton dengan nilai US$25,19 juta. Diikuti komoditas lainnya seberat 38,09 ribu ton dengan nilai US$42,86 juta, serta jagung seberat 27,83 ribu ton senilai US$9,81 juta. Ada pula impor besi kasar, besi cor, dan besi beton seberat 18,33 ribu ton dengan nilai US$20,85 juta, serta gandum-gandum lainnya seberat 0,04 juta ton dengan nilai US$16, 64 juta.
Pengaruh instabilitas perdagangan internasional terhadap Indonesia
Perang antara Rusia dan Ukraina dapat berdampak buruk terhadap kondisi fiskal dan moneter Indonesia, seiring dengan kenaikan harga minyak dan gas bumi. Penguatan harga migas memberi tekanan lebih bagi Indonesia selaku net oil and gas importer. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor migas sepanjang 2021 mencapai US$196,20 miliar, atau setara US$2.805 triliun (kurs Rp14.300 per dolar AS). Capaian ini meningkat 38,59 persen dibandingkan 2020 dengan nilai impor US$141,57 miliar atau setara Rp2.024 triliun. Kenaikan harga migas pada tahun 2022 ini berpotensi memperbesar biaya impor komoditas energi tersebut. Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro menjelaskan bahwa situasi perang di Eropa Timur berdampak pada aspek fiskal dan moneter negara. Selain sebagai net oil importer sejak 2014, yang berarti jumlah yang diekspo sama dengan jumlah yang diimpor. RI juga lebih dalam posisi sebagai price taker atau pengambil harga; bukan penentu harga atau price maker (Bisnis.com, JAKARTA). Meskipun pengiriman BBM dan BBG lewat jalur laut dari Arab Saudi jauh dari lokasi perang Ukraina-Rusia, konflik Ukraina - Rusia tersebut dapat mempengaruhi kebijakan sejumlah negara di Timur Tengah, yang dampaknya akan dirasakan oleh Indonesia selaku pengimpor.
Neraca perdagangan Indonesia - Rusia cenderung meningkat selama pandemi, hingga Indonesia mampu mencatatkan surplus dalam dua tahun belakangan. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), nilai perdagangan Indonesia dengan Rusia mencapai US$2,74 miliar pada 2021. Nilai tersebut meningkat 42,2% dibandingkan tahun sebelumnya.Rinciannya, nilai ekspor Indonesia ke Rusia pada 2021 sebesar US$1,49 miliar, sementara nilai impor Indonesia dari Rusia US$1,25 miliar. Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia surplus sekitar US$240 juta pada tahun tersebut. Surplus perdagangan Indonesia - Rusia pada 2021 juga lebih tinggi belasan kali lipat dibandingkan surplus pada 2020 yang jumlahnya US$15,65 juta. Adapun surplus dagang dengan Rusia baru dialami Indonesia sejak pandemi Covid-19 berlangsung (BPS, Januari 2022). Perang Ukraina - Rusia diperkirakan akan berlangsung beberapa minggu ke depan dan akan mengganggu kondisi fiskal dan moneter Indonesia.
Impor produk jadi dan bahan baku impor dapat mempengaruhi kestabilan harga DN
Arab Saudi merupakan salah satu negara penghasil minyak bumi terbesar di dunia dan kerap mengekspor hasil minyak bumi ke berbagai negara di dunia. Salah satunya ke Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), minyak bumi merupakan golongan barang yang paling banyak diimpor Indonesia dari Arab Saudi pada periode Januari - November 2021. Impor minyak bumi mentah dari Arab Saudi merupakan yang terbesar dengan nilai US$ 2 miliar periode Januari - November 2021. Jumlah itu setara dengan 58,73% dari total impor Indonesia pada periode tersebut. Tercatat, total impor Indonesia dari Arab Saudi sepanjang Januari - November 2021 sebesar US$ 3,4 miliar. Selain minyak bumi mentah, hasil-hasil minyak bumi juga diimpor Indonesia dari Arab Saudi dengan nilai US$ 459,39 juta (13,4%). Kemudian, impor propam dan butan cair dari Arab Saudi senilai US$ 229,9 juta (6,73%). Lalu, impor alkohol, fenol, fenol-alkohol senilai US$ 199,9 juta (5,85%). Indonesia juga mengimpor bahan plastik dari Arab Saudi senilai US$ 173 juta (5,1%). Sementara itu, impor barang-barang lainnya dari Arab Saudi sepanjang Januari-November tahun lalu senilai US$ 347,97 juta (1,18%). Harga-harga tersebut akan berubah akibat perang Ukraina – Rusia, dan berakibat pada fluktuasi harga satuan BBM dan BBG di dalam negeri. Sejak 27 Februari 2022, harga LPG per kilogram naik menjadi Rp. 15.500 /kg.
Pembangkit listrik berbahan bakar fosil perlu diganti pembangkit berbasis energi terbarukan secara bertahap
Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan terletak di garis ekuator, kaya akan potensi energi terbarukan (antara lain energi surya, air, bayu, biomassa, laut, dan panas bumi) yang belum dimanfaatkan secara optimal. Sumber daya energi panas bumi di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 28,5 Giga Watt electrical (GWe) yang terdiri dari resources 11.073 MW dan reserves 17.453 MW, hal ini menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara dengan sumber daya panas bumi terbesar di dunia. Menurut data ESDM, dengan teknologi yang ada saat ini, potensi listrik dari energi terbarukan mencapai 432 GW, atau 7-8 kali dari total kapasitas pembangkit panas bumi yang sudah terpasang saat ini. Dari potensi tersebut, baru sekitar 7 GW yang telah dimanfaatkan secara komersial, dan hingga tahun 2028 akan ada penambahan sekitar 29 GW oleh PLN berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028. Sementara itu, Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang disusun oleh 34 pemerintah provinsi mengindikasikan total kapasitas terpasang energi terbarukan pada tahun 2025 mencapai 48 GW (Laporan Status Energi Bersih Indonesia, IESR, Maret 2019). Dengan statusnya selaku net oil and gas importer, sudah selayaknya segera dilakukan pengalihan dari pembangkit-pembangkit listrik yang menggunakan BBM dan BBG fosil ke sumber-sumber energi terbarukan yang ada di Indonesia.
Hidrogen memiliki manfaat strategis bagi masa depan Indonesia
Hidrogen (H2) adalah unsur yang paling melimpah di alam semesta, yang ditemukan di planet bumi kita terutama dari air dan senyawa organik. Hidrogen adalah unsur yang paling ringan dan paling sederhana yang terdiri dari satu elektron dan satu proton, tidak berwarna, tidak berbau, gas yang mudah terbakar. Atom hydrogen beratnya adalah 1,00794 satuan massa atom dibulatkan menjadi 1,008. Hidrogen industri digunakan untuk: produksi pupuk, pemurnian petrokimia, pengerjaan logam, pemrosesan makanan, pendinginan padapusat-pusat pembangkit listrik, manufaktur semikonduktor.
Sementara itu, dengan semakin besarnya perhatian yang diberikan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK), sumber daya energi baru dan terbarukan (EBT) mulai dengan cepat memperoleh potensi sebagai sumber bersih untuk menghasilkan hidrogen (hidrogen terbarukan) sebagai pembawa energi bebas emisi karbon. Hidrogen terbarukan menciptakan hubungan antara sumber daya EBT dan modernisasi pasokan energi, transportasi, industri, dan ekspor EBT. Sistem energi berbasis hidrogen tidak kalah tangguhnya dengan sistem berbasis bahan bakar fosil konvensional karena hidrogen dapat digunakan sebagai bahan bakar langsung (murni H2 atau campuran bahan bakar) atau dikonversi ke bahan bakar cair/gas lainnya.
Luas laut dan selat di Indonesia yang 62% dari luas total wilayah Indonesia, serta diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, memastikan akan potensinya sebagai sumber hidrogen yang tak terbatas. Penggunaan hidrogen yang multifungsi tersebut harus segra dikembangkan di Indonesia, termasuk dalam memenuhi kebutuhan listrik lewat penggunaan bahan bakar yang tidak pernah habis di Indonesia. Semakin banyak peran hidrogen dalam menggantikan BBM dan BBG fosil, akan membuat Indonesia bukan lagi pengimpor BBM dan BBG fosil. Penulis berharap bahwa Pemerintah dapat segera mengalihkan perhatiannya pada hidrogen gas/cair, dan segera meninggalkan ketergantungan Indonesia pada BBM dan BBG fosil. Dengan demikian, tujuan mencapa Net Zero Emission 2050 bahkan dapat dicapai sebelum 2050. Semoga. ***