Jakarta, INDONEWS.ID - Demokrasi memiliki spektrum tersediri dan tidak dapat dipandang secara hitam putih. Setiap negara memiliki masalah dan tantangannya masing-masing. Tidak ada negara yang memiliki demokrasi yang sempurna.
Ahli Politik Islam dari Universitas Wisconsin-Madison Amerika Serikat, Eunsook Jung, Ph.D pada seminar “Is Islam Compatible with Democracy?” di Jakarta, Sabtu (19/11) mengatakan bahwa Islam kompatibel dengan demokrasi seperti halnya semua agama. Indonesia merupakan salah satu bukti kuat bahwa Islam bisa selaras dengan demokrasi.
Namun akhir-akhir ini, Indonesia memiliki kekhawatiran terhadap demokrasi. Kekhawatiran yang sama juga muncul di Korea Selatan, Amerika Serikat.
Kemunduran demokrasi, katanya, terjadi sejak tahun 2006 lalu. Karena itu hal tersebut perlu diwaspadai.
“Kemunduran demokrasi di Indonesia yang menjadi perhatian kita, bukan karena Islam-nya, bukan karena agama tertentu. Hal itu lebih dikarenakan politik dan agama memiliki dinamika tertentu. Ketika Anda memiliki orang yang beragama tertentu berbeda, hal itu diperlukan kebijakan,” tuturnya.
Menurut Jung Indonesia sejauh ini telah menorehkan prestasi luar biasa dalam sejarah dunia dengan memperkenalkan demokrasi. “Saya masih ingat pada tahun 1998 orang-orang mengkhawatirkan disintegrasi Indonesia dengan konflik, konflik agama. Menghadapi berbagai tantangan dan persoalan, demokrasi di Indonesia secara rata-rata masih menunjukkan kemajuan,” paparnya.
Inti Demokrasi Adalah Kejujuran dan Keikhlasan
Guru Besar Falsafah Universitas Paramadina, Prof. Abdul Hadi W.M menyoroti humanisme di dalam Islam menurut pandangan orang Islam. “Asas humanisme di dalam Islam bukan hanya tercermin dalam Alquran itu sendiri, tetapi juga dapat ditemukan dengan Hadis. Islam bukan hanya kompatibel terhadap demokrasi tetapi juga sangat sesuai. Agama akan bisa dipahami oleh orang yang benar-benar paham atau pakar (agama),” katanya.
Ia menyatakan bahwa dalam piagam Jakarta, dikatakan “Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas”.
“Namun saat ini bangsa ini menjadi kacung, kacung Uni Soviet, kacung Rusia, kacung Amerika saja. Kemanusiaan atau humanisme dalam piagam Jakarta itu religius dan memiliki ajaran agama,” ujarnya.
Dia mengatakan, inti dari sebuah demokrasi adalah kejujuran dan keikhlasan. “Kalau tidak ada kejujuran dan keikhlasan maka tidak akan ada keadilan dan kesamaan maka tidak ada demokrasi,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama Dr. Sunaryo menjawab pertanyaan apakah Islam kompatibel dengan demokrasi?
“Kita bisa merujuk pada Prof. Nurcholish Madjid di mana beliau meyakinkan kita bahwa seorang muslim adalah seorang demokrat, being a muslim is being a democrat,” ujarnya.
Senada dengan Jung, dia menyatakan bahwa ada tantangan besar dalam demokrasi untuk sebagian besar negara Islam di dunia, yakni demokrasi belum bisa diterima. Namun hal ini juga bukan hanya berlaku di Islam saja, tapi berlaku universal di semua ras, agama.
Sunaryo memaparkan bahwa Indonesia memiliki modal yang sangat besar untuk menjadi negara demokrasi. Proses pembangunan negara ini juga tidak berbasis pada kepentingan kelompok tertentu, tapi hal-hal tersebut didiskusikan.
“Pada piagam Jakarta juga sempat ada poin yang mengatakan Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang kemudian diprotes dan diminta untuk didiskusikan kembali karena dianggap tidak tetap mewakili satu kelompok tertentu saja, yang dijadikan sebagai hukum dasar. Kemudian hal itu diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa,” ujarnya.
Menurutnya proses pembentukan negara ini dilakukan secara deliberatif. Demokrasi merupakan bagian penting dari Pancasila, dan pembentukan negara kita. Namun memang proses demokrasi di Indonesia pasang surut.
“Kita dapat mengatakan bahwa tidak ada masalah serius antara Islam dan demokrasi. Sudah cukup clear bahwa kita punya modal, tapi seperti yang kita juga saksikan di banyak tempat untuk menjadi seorang demokrat dibutuhkan komitmen dan juga perjuangan karena kalau tidak, seorang demokrat juga bisa menjadi seorang otoriter,” imbuhnya.
Managing Director Paramadina Public Policy Institute, A. Khoirul Umam, Ph.D, mengatakan bahwa saat ini masih ada pihak-pihak yang mempertanyakan kompatibilitas Islam dengan demokrasi.
“Indonesia membuktikan bahwa demokrasi lahir dari rahim politik umat Islam yang sangat moderat yang bernama Indonesia. Democracy will be not debatable but how democration itself, conducted by muslim society, muslim country could shape, could established to governance, democratic, environment,” pungkasnya. ***