Pontianak, INDONEWS.ID - Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) BIMP-EAGA ke-25 yang dilaksanakan di Kota Pontianak, Sabtu (26/11), merupakan puncak dari rangkaian kegiatan yang dimulai sejak 23 November 2022 lalu. Pertemuan ini juga menandai dimulainya Keketuaan Indonesia dalam forum BIMPEAGA yang akan berlangsung sejak saat ini hingga 26 November 2023.
Kawasan East Asean Growth Area saat ini juga tengah menjalani proses pemulihan dan pembangunan kembali yang diperkirakan akan semakin cepat di masa mendatang, termasuk didukung oleh kebangkitan sektor pariwisata yang sempat terpuruk di masa pandemi.
“Karena sejalan dengan Keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023, maka di BIMP-EAGA juga akan memperkuat deliverables-nya. Dalam hal ini telah disiapkan Visi 2025. Salah satu yang menjadi prioritas adalah Bandar Seri Begawan Roadmap yang terkait dengan Digital Economy Framework Agreement yang akan dimulai pada 2023, dan ini akan dipercepat di Keketuaan Indonesia tersebut,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pertemuan di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Sabtu (26/11).
Penyelenggaraan PTM BIMP-EAGA tahun ini mengambil tema “Support Competitiveness and Climate Resilience” dan dihadiri oleh Deputy Minister of Finance and Economy (Economy)/BIMP-EAGA Signing Minister of Brunei Darussalam Dato Seri Paduka Awang
Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid; Chief Director, Economic Planning Unit, Prime Minister’s Department/ BIMP-EAGA Signing Minister of Malaysia Ybhg. Dato’ Nor Azmie Bin Diron; Chairman Mindano Development Authority/BIMP-EAGA Signing Minister of
Philippines Maria Belen S. Acosta; Director General Southeast Asia Regional Department Asian Development Bank (ADB) Ramesh Subramaniam; Director of ASEAN Integration Monitoring ASEAN Secretariat Ahmad Zafarullah. Selain itu, juga dihadiri para Senior Officials dan Delegasi lainnya dari Brunei Darussalam, Malaysia dan Filipina.
Adapun beberapa isu penting yang dibahas guna merespon situasi saat ini yakni mengenai tindak lanjut hasil Mid-Term Review BIMP-EAGA Vision 2025. Kemudian, tentang upaya pemulihan dan pembangunan kembali ekonomi kawasan, termasuk mengenai pembukaan kembali konektivitas transportasi kawasan, pemulihan aktivitas perdagangan lintas batas, penguatan rantai pasok, dan dukungan UMKM. Terakhir, mengenai keberlanjutan kerja sama dan visi BIMP-EAGA setelah 2025.
Menko Airlangga yang memimpin pertemuan tersebut menjelaskan sejumlah capaian penting BIMP-EAGA yakni penyelesaian sembilan proyek yang tergabung dalam Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) pada tahun 2022, dukungan konektivitas yang menjadi kunci
penting bagi pencapaian tujuan Visi 2025 sekaligus meningkatkan mobilitas manusia maupun perdagangan, dan penyelesaian “One Borneo Quarantine Initiative” yang akan segera ditindaklanjuti dengan penandatanganan Letter of Intent di 2023.
Selanjutnya Menko Airlangga juga menjelaskan capaian terkait dengan implementasi BIMPEAGA Green Cities Initiative, kesuksesan kerja sama energi melalui interkoneksi kelistrikan di Kalimantan Barat-Sarawak, dan penandatangan tiga Nota Kesepahaman dalam BEBC.
Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menyoroti upaya untuk memperkuat kerja sama dan integrasi di masa depan dengan memperkuat institusi BIMP-EAGA guna meningkatkan efektivitas dan implementasi proyek-proyek BIMP-EAGA, meningkatkan inklusi dan partisipasi kalangan swasta, serta untuk memperkuat koordinasi, implementasi, dan monitoring inisiatif-inisiatif subkawasan.
“Kami juga mendorong pengembangan kerja sama melalui penyelarasan inisiatif yang sudah ada di BIMP-EAGA dengan Komunitas Ekonomi ASEAN. BIMP-EAGA dalam hal ini perlu berperan sebagai building block bagi integrasi perekonomian ASEAN. Dilakukan juga penguatan kolaborasi BIMP-EAGA dengan negara-negara mitra seperti Korea, Jepang, China dan Northern Territory-Australia, termasuk juga dengan ADB yang selama ini menjadi strategic partner dan selalu mendukung kegiatan BIMP-EAGA,” tutup Menko Airlangga.
Sebagai informasi, BIMP-EAGA adalah forum kerja sama yang melibatkan daerah sebagai pemeran dan penggerak utamanya. Saat ini daerah yang masuk adalah 15 provinsi di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua (untuk Indonesia), seluruh wilayah Brunei Darussalam, Sabah, Labuan dan Sarawak (untuk Malaysia), serta 28 provinsi di Mindanao dan Palawan (untuk Filipina).