SURABAYA, INDONEWS.ID – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat fondasi ekonomi rakyat dan mendorong kemandirian bangsa melalui pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk menyaksikan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menjangkau 800.000 debitur di seluruh Indonesia dengan total plafon penyaluran mencapai Rp40 triliun, sekaligus meluncurkan Kredit Program Perumahan (KPP), Selasa (21/10) di Surabaya.
“Bapak Ibu adalah pahlawan ekonomi kita — para UMKM, entrepreneurs, penerima KUR dan KPP. Saya hadir di sini atas arahan dan kepercayaan Bapak Presiden untuk memastikan program ini berjalan nyata bagi masyarakat,” ujar Menko Airlangga dalam sambutannya.
Dalam kegiatan yang berlangsung serentak di 38 provinsi, sekitar 2.000 debitur hadir langsung di Surabaya, sementara di tiap provinsi diikuti minimal 1.000 peserta secara luring. Momentum ini menjadi akad massal terbesar dalam sejarah pembiayaan UMKM Indonesia, menandai sinergi besar antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam menggerakkan ekonomi produktif nasional.
Menko Airlangga menjelaskan, hingga 17 Oktober 2025, realisasi KUR mencapai Rp217,20 triliun atau 76,86% dari target tahun 2025, menjangkau 3,69 juta debitur dengan rasio kredit bermasalah (NPL) terjaga di 2,28%, jauh di bawah rata-rata nasional 4,55%. Sebanyak 926.742 debitur naik kelas, menunjukkan keberhasilan KUR dalam mendorong transformasi usaha berkelanjutan.
“Setiap tahun, program KUR mampu menciptakan penyerapan sekitar 19,8 juta tenaga kerja. Artinya, setiap satu debitur KUR berkontribusi pada lapangan kerja bagi rata-rata empat orang,” jelasnya.
Pemerintah juga menempatkan perhatian besar pada sektor pangan. Sesuai Asta Cita ke-2 Presiden Prabowo, sekitar Rp85,76 triliun atau 39,49% dari total KUR nasional telah disalurkan ke sektor pertanian dan perikanan, termasuk Rp8,33 triliun untuk 162.736 petani dan nelayan.
Selain KUR, pemerintah menyiapkan berbagai skema pembiayaan produktif lainnya dengan plafon mencapai Rp300,77 triliun pada 2025, termasuk Kredit Program Perumahan (KPP) sebesar Rp17,25 triliun. Program ini menjadi tonggak penting menuju target pembangunan 3 juta rumah per tahun, dengan penyaluran pembiayaan hingga Rp130 triliun.
Momentum akad massal ini juga menjadi bagian dari peringatan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo, sekaligus refleksi nyata transformasi visi menjadi aksi. Program pembiayaan ini selaras dengan Paket Ekonomi 2025, yang mencakup 17 inisiatif strategis dan 13 kebijakan prioritas nasional, mulai dari kemandirian pangan, industrialisasi padat karya, hingga pembangunan perumahan rakyat.
Kegiatan ini turut melibatkan berbagai pihak, antara lain BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, BSI, BPD Jatim, Jamkrindo, Askrindo, serta pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
“Terima kasih kepada semua pihak, baik bank penyalur, penjamin, maupun pemerintah daerah. Sinergi ini menjadi semangat baru untuk memperkuat ekosistem pembiayaan produktif demi kemajuan ekonomi nasional,” tutup Menko Airlangga.
Turut hadir dalam acara tersebut, Menteri UMKM Maman Abdurahman, Menteri Pelindungan PMI Mukhtarudin, Wamen Perindustrian Faisol Riza, Wamen UMKM Helvy Yuni Moraza, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta sejumlah pimpinan lembaga penyalur dan penjamin KUR.
